Energi dari Bumi Sendiri, Gas Alam Wujudkan Negeri yang Mandiri

Bandar Lampung (Lampost.co) — Dentingan kotak makan stainless terbetik dari dalam rumah di Jalan Tanjung, Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, sekitar pukul 06.00 WIB, Senin, 3 November 2025. Dari bangunan berukuran sekitar 10 x 20 meter itu, belasan orang berseragam coklat saling mengemas berbagai menu makanan ke dalam tempat makan berbahan logam mengilap itu.

Di tengah keramaian suara tersebut, api bertekanan tinggi terpancar dari kompor kwali range double burner dan stock pot yang tersusun rapi. Gumpalan asap beraroma rempah pun berembus dari dapur. Kepulan itu berasal dari dandang besar berisi nasi kuning yang sedang ditanak seorang koki dan beberapa asistennya.

Api dengan arus kencang menyala di kompor khusus bahan bakar gas bumi dengan cepat mematangkan masakan tersebut. Geliat kesibukan itu rutin berlangsung dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Enggal 01 Bandar Lampung sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pembakaran bersih dan hemat energi dari gas alam turut menjamin gizi ribuan porsi makanan untuk program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Sebab, masakan yang hendak disajikan untuk ribuan siswa sekolah tersebut masih segar saat pagi hari.

“Api dari gas alam konsisten selalu besar, merata, dan stabil, sehingga memasak lebih cepat matang,” kata pemilik SPPG Enggal 01 Bandar Lampung, Sianne Paulina, kepada Lampost.co.

Dia menjelaskan puluhan pekerja SPPG memasak nasi hingga lauk untuk menu MBG sejak pukul 02.00 WIB. Proses itu berjalan bertahap dengan menyesuaikan waktu pengiriman, mulai dari kelompok SD sekitar pukul 07.30 WIB hingga SMP dan SMA minimal pukul 11.00 WIB. Langkah sederhana itu demi menjaga kualitas makanan tetap segar sehingga dapat dikonsumsi ribuan pelajar dengan aman.

Kualitas masakan yang tetap terjaga itu berkat energi gas bumi yang membantu proses memasak menjadi cepat matang sehingga waktu memasak yang hanya beberapa jam untuk ribuan porsi tidak menjadi masalah bagi SPPG tersebut.

“Saya punya dua SPPG, yaitu Enggal, Bandar Lampung, ada 3.866 porsi untuk enam sekolah dan Way Huwi, Lampung Selatan, ada 3.477 porsi untuk 25 sekolah. Semuanya pakai gas alam,” ujar Anne, sapaan akrabnya.

Penggunaan gas bumi untuk keperluan dapur MBG itu terinspirasi dari operasional restoran miliknya dan di rumah untuk kebutuhan harian keluarga selama tiga tahun terakhir. Hal tersebut atas rekomendasi koki di restorannya karena pemakaian jenis energi mineral tersebut memberikan berbagai manfaat terutama dari sisi efisiensi, baik biaya, waktu, dan tenaga.

Pasalnya, kebutuhan restorannya wajib menggunakan kompor medium to high pressure dan penggunaan gas bumi mendukung kompor tersebut berfungsi maksimal sehingga proses memasak menjadi cepat.

Hal itu menghasilkan efisiensi biaya daripada bahan bakar sebelumnya yang memakai LPG 50 kilogram. Tarif gas alam yang jauh lebih murah membuatnya bisa menekan pengeluaran hingga 30 persen dari sebelumnya yang sempat merogoh hingga Rp28 juta dalam sebulan hanya untuk LPG. Sebab, prinsip dalam berbisnis perlu melihat peluang efisien, tetapi tanpa mengurangi kualitas.

Menurutnya, biaya instalasi perangkat gas alam cukup besar. Namun, investasi tersebut bisa terbayar berkat efisiensi biaya bahan bakar dalam tiga bulan operasional usaha. “Prinsip efisien dan efektif dalam bisnis ada di gas bumi dan sejauh ini cocok karena tidak pernah bikin kantong jebol,” kata dia.

Dia pun tidak pernah khawatir dalam pemakaian bahan bakar fosil tersebut, khususnya untuk memasak MBG dan katering pada dini hari. Sebab, gas bumi terkompresi atau compressed natural gas (CNG) yang digunakannya selalu diisi ulang petugas dari PT Pertamina Gas Negara (PGN) setiap harinya. “Jadi enggak perlu repot lagi sehingga efisien juga dari segi waktu dan tenaga,” ujarnya.

Tambah Cabang Tanpa Modal

Manfaat gas alam itu turut dirasakan usaha kuliner khas Lampung, Seruit Buk Lin. Dari dapur rumah makan tersebut, wangi rempah menyeruak dari gelegak minyak yang menggoreng ikan gurami.

Di sela memasak ikan, koki berpakaian serbaputih membuka tutup panci di atas kobaran api biru. Udara seisi ruangan pun mendadak dipenuhi aroma daun kemangi dan serai dari pindang baung yang merupakan makanan khas daerah tersebut. Kedua masakan tersebut dalam waktu singkat siap dihidangkan.

Penggunaan gas bumi di restoran itu membuat menu-menu pesanan pengunjung cepat tersaji. Pemanfaatan bahan bakar tersebut menciptakan beragam manfaat besar, mulai dari efisiensi biaya, produktivitas dapur, hingga tingkat keamanan.

General Manager Seruit Buk Lin, Fadly, menjelaskan pemakaian gas alam pertama kali dimanfaatkan untuk cabang Pahoman pada pertengahan 2024. Namun, tawaran untuk menggunakan bahan bakar tersebut datang sejak 2023.

Manajemen restoran sempat skeptis untuk menjadikan gas bumi sebagai bahan bakar utama operasional usaha karena berbagai pertimbangan. Namun, perhitungan matang terkait perbandingan penggunaan LPG dan gas alam akhirnya membulatkan keputusan rumah makan tersebut untuk memanfaatkannya.

Kalkulasi detail itu terlihat dari konsumsi bahan bakar antara cabang Pahoman dan Korpri yang belum menggunakan gas bumi, yaitu 1,3 persen dan 2,9 persen dari omset. Catatan itu membuktikan adanya penghematan 1,6 persen dengan nilai Rp19 juta per bulan atau Rp228 juta dalam setahun melalui penggunaan gas alam di cabang Pahoman.

“Keuntungan dari saving cost ini bisa dibelikan aset. Apalagi, kalau usahanya ada empat outlet bisa menghemat biaya sekitar Rp1 miliar. Nilai itu bisa tambah cabang baru tanpa butuh modal, tetapi cukup dengan menghemat biaya gas,” kata Fadly.

Selain itu, produktivitas  kedua cabang tersebut berbeda dengan asumsi jumlah kompor, training staff, dan bahan baku yang sama. Sebab, pesanan menu di cabang Pahoman lebih cepat keluar daripada outlet Korpri. Berdasarkan analisis tim operasional penyebab perbedaan itu berasal dari dapur.

Kualitas api dari gas alam di Pahoman yang lebih baik membuat makanan lebih cepat matang. “Artinya ada efektivitas waktu per menu dari seharusnya baru keluar 15 menit menjadi hanya 10 menit,” ujarnya.

Kemudian, jenis mineral energi tersebut juga menjamin keamanan karena tidak pernah terjadi kebocoran. Sementara, untuk cabang Korpri sempat dua kali terjadi kebocoran gas dalam setahun terakhir. “Atas manfaatnya nyata itu, cabang Korpri sekarang juga memakai gas alam,” katanya.

Sasaran Utama Sektor Riil

Area Head PGN Lampung, Ahmad Abrar, menjelaskan gas bumi di Bandar Lampung menjaring 15.499 pelanggan rumah tangga, 52 industri dan komersial serta 81 pelanggan kecil dan UMKM, seperti rumah makan, kafe, penatu, katering, dan toko kue hingga September 2025. Bahkan, kelompok pelanggan saat ini menyebar ke lima SPPG seiring meluncurnya program MBG.

Pengguna dari ketiga segmen itu menyerap gas bumi hingga 5 million standard cubic feet per day (MMSCFD). Ada pula distribusi untuk dua pembangkit listrik PLN sehingga total serapannya mencapai 20 billion bristh thermal unit per day (BBTUD). Pemakaian para pelanggan tersebut sebagai upaya transisi energi dari penggunaan gas LPG, batu bara, dan kayu bakar.

Jumlah itu akan terus bertambah, baik pelanggan maupun volume pemakaian hingga akhir 2025. Sebab, masih ada permohonan berlangganan dari 15 UMKM dan 500 rumah tangga. Apalagi, pengembangan jaringan baru juga berlanjut untuk wilayah Kecamatan Kedamaian pada 2026.

“Kami melewati target dengan penambahan 30 pelanggan baru UMKM tahun ini karena segmentasi paling strategis di Lampung adalah UMKM,” kata Abrar.

Menurut dia, gas bumi memiliki sasaran khusus di sektor riil ekonomi, seperti UMKM dan rumah tangga. Segmen tersebut memberikan efek domino, mulai dari kesempatan kerja hingga pertumbuhan ekonomi. Apalagi, Lampung masih memiliki potensi besar untuk terus memperluas jaringan gas.

Bahkan, dia meyakini 60 persen pelaku UMKM di Bandar Lampung akan menggunakan gas bumi jika instalasi pipa merata di seluruh sudut kota. Instalasi pipa gas hingga kini baru terpasang di sembilan dari 20 Kecamatan se-Bandar Lampung, yaitu Telukbetung Utara, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Barat, Kedaton, Labuhanratu, Way Halim, Tanjungsenang, Sukarame, dan Enggal.

Namun, masyarakat yang belum dilewati pipa gas bisa tetap memanfaatkan bahan bakar tersebut melalui produk compressed natural gas (CNG). “Kami terus mengoptimalkan sasaran UMKM yang berada di sekitar pelanggan rumah tangga,” ujarnya.

Langkah Penting Swasembada Energi

Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung, Sopian Atiek, menjelaskan penggunaan gas alam pada sektor rumah tangga dan bisnis di Lampung sebagai langkah penting menuju swasembada energi. Sebab, Indonesia merupakan salah satu produsen gas bumi terbesar dunia, terutama kawasan Asia Tenggara.

Cadangan gas alam Indonesia yang melimpah hingga 51,98 triliun kaki kubik persegi (trillion square cubic feet/TSCF) pada 2024 mampu mengurangi ketergantungan pada energi impor dari negara lain. Bahkan, produksinya tersebut justru membuat Indonesia dapat mengekspor energi dengan tujuan Jepang, Thailand, Singapura, serta Malaysia.

Cadangan Gas Bumi Indonesia 2016 – 2024 (dalam satuan TSCF)

Sumber: Laporan Kinerja 2024 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat gas alam yang terserap hingga akhir 2024 mencapai 5.786 BBTUD. Jumlah itu didominasi untuk kebutuhan domestik hingga 3.881 BBTUD atau 67,08%.

Penggunaannya sebagian besar untuk memenuhi permintaan sektor industri 1.472,71 BBTUD, kelistrikan 706,98 BBTUD, pupuk 690,26 BBTUD, domestik LNG 695,34 BBTUD, lifting 219,52 BBTUD, domestik LPG 77,13 BBTUD, dan gas kota 15,48 BBTUD, serta BBG 3,95 BBTUD. Sementara, sisanya 1.905 BBTUD atau 32,92% diserap untuk ekspor, yaitu 1.356,71 BBTUD LNG dan 547,86 BBTUD gas pipa.

Berdasarkan Neraca Gas Indonesia 2022—2030, cadangan gas alam Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan dalam negeri dari lapangan migas. Bahkan, surplus hingga 1.715 MMSCFD dari beberapa proyek potensial, termasuk dari 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi. Untuk itu, rasio cadangan terhadap produksi gas bumi Indonesia saat ini bisa tersedia hingga 13,59 tahun mendatang.

Pemenuhan energi secara mandiri itu menjadi fondasi penting bagi ketahanan ekonomi masyarakat dan negara. “Gas bumi mendukung program berkelanjutan pemerintah di sektor energi dengan mengurangi impor LPG demi pasokan energi yang lebih stabil,” kata Sopian.

Apalagi, pemerintah menargetkan mencapai net zero emission (NZE) maksimal pada 2060 dengan menekan penggunaan gas elpiji dan batu bara. Sementara, gas bumi menjadi instrumen transisi energi sebagai bahan bakar yang lebih rendah karbon. Gas alam merupakan jenis yang lebih ramah lingkungan meski termasuk energi fosil karena hasil pembakarannya lebih bersih dan hemat.

Berdasarkan catatan PGN realisasi penurunan emisi dari gas bumi hingga Agustus 2025 mencapai 24.861 ton CO₂e. Capaian tersebut melampaui target hingga 19,7% dan terus bertambah hingga akhir tahun.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan bauran energi daerah pada 2024, berupa 36.32% untuk energi baru terbarukan (EBT), 37.80% (minyak bumi), 21% (batubara), dan 4.88% (gas bumi). “Gas alam sebagai langkah transisi energi yang memiliki karakteristik lebih bersih daripada energi fosil lainnya,” kata dia.

Realisasi penurunan emisi PGN 2023 – Agustus 2025 (dalam ton CO₂e)

Sumber: PGN

Akademisi Rekayasa Migas Itera, Stevy Canny Louhenapessy, menilai pemanfaatan gas bumi pada kalangan usaha dan warga rumah tangga turut mendukung program pemerintah untuk mencapai target NZE 2060 melalui dekarbonisasi, pengembangan inisiatif energi bersih, dan swasembada energi.

Hal tersebut menempatkan gas alam sebagai sumber energi fosil yang berperan vital dalam menopang kemandirian energi nasional. Persediaannya yang melimpah di Tanah Air harus optimalkan demi mendukung kebutuhan masyarakat dan industri dalam negeri agar tumbuh dan lebih bersaing.

Sebab, pemanfaatannya dapat menekan beban negara dalam belanja impor energi dan membiayai subsidi bahan bakar. Sebab, energi bersih tersebut produk sumber daya alam Indonesia. “Anggaran yang harusnya untuk subsidi bisa diefisiensikan untuk kebutuhan lain sehingga transisi energi ini mengakomodir prinsip keberlanjutan keadilan antar generasi,” ujar dia.