Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Gizi Nasional mencatat Provinsi Lampung memiliki 711 SPPG yang sudah beroperasional.
Hal tersebut tersampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Agenda ini terangkaikan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) Daerah. Serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah
Sementara kegiatan ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto. Ia ikuti secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin, 17 November 2025.
“Berdasarkan data Badan Gizi Nasional. Saat ini Rencana SPPG di Lampung 791 dan SPPG yang sudah operasional sebanyak 711,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang
Sementara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang berharap akan ada upaya preventif dalam mencegah kenaikan harga komoditas. Ini akibat permintaan komoditas dalam pemenuhan MBG daerah-daerah.
Adapun terkait Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah. Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran. Ia merekomendasikan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat.
Ini berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD maupun APBN yang tidak muncul. Sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
Pemerintah daerah juga perlu mengimplementasikan Pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR. Ini mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD/P 2025. Kemudian mendorong Kabupaten/Kota agar mengantarkannya pada RAPBD Kabupaten/Kota 2026-2029.
Serta, Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes. Lalu melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri.
