Bandar Lampung (Lampost.co) – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan beserta jajaran kepala dinas menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Kegiatan ini melalui virtual meeting dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Senin, 17 November 2025.
Kemudian Marindo meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. “Kemudian mengevaluasi progres pelaksanaan anggaran. Serta memaksimalkan sisa waktu agar target realisasi tercapai tepat waktu, efektif, dan akuntabel,” katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir memimpin acara tersebut. Sementara seluruh kepala daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti acara tersebut. Rapat memaparkan perkembangan realisasi APBD nasional dan daerah per 16 November 2025.
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa secara umum capaian pendapatan dan belanja daerah seluruh Indonesia masih tergolong rendah. Sehingga membutuhkan percepatan dan langkah korektif.
Berdasarkan data per 16 November 2025, realisasi pendapatan APBD nasional tercatat sebesar 78,5%. Sementara realisasi belanja mencapai 63,91%. Pada periode yang sama, Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan 70,82%. Sementara yang masih berada di bawah rata-rata nasional 79,58%. Namun untuk realisasi belanja telah mencapai 67,70%, melampaui rata-rata nasional sebesar 64,43%.
Kemudian Sekjen Kemendagri meminta seluruh pemerintah daerah untuk memanfaatkan waktu yang tersisa. Terlebih untuk meningkatkan kinerja dan mengejar target realisasi agar tercapai.
Penyerapan Lambat
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memaparkan berbagai penyebab lambatnya penyerapan. Penyebabnya antara lain keterlambatan proses lelang, belum optimalnya penyusunan DED.
Kemudian penetapan pejabat pengadaan yang tidak tepat waktu, kendala juknis DAK, penagihan akhir tahun. Kekhawatiran ASN terhadap proses hukum, serta belum optimalnya monitoring pimpinan daerah.
Selanjutnya ia juga menyampaikan solusi percepatan realisasi belanja APBD. Seperti pengadaan dini, percepatan belanja melalui e-katalog dan toko daring. Kemudian peningkatan kapasitas SDM, pembayaran berbasis progres. Lalu percepatan penyelesaian administrasi, serta penerapan reward and punishment.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga memaparkan arah kebijakan dan program prioritas APBN Tahun 2026. Turut berkaitan dengan tugas dan peran pemerintah daerah. Program ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kemudian ia juga mengatakan penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta beberapa program strategis lainnya. Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan. Kemudian pengelolaan anggaran secara cermat, efektif, dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tahun anggaran berikutnya.
Selanjutnya ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan serta mempercepat realisasi belanja. Ia juga menegaskan bahwa pendapatan APBD harus bersumber dari potensi yang benar dan sesuai ketentuan.
“Bukan naik secara tidak realistis hanya untuk menutup potensi defisit. Sehingga angka pendapatan dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya,” katanya.
