Bandar Lampung (Lampost.co) — Kementerian Keuangan mencatat penyaluran Dana Desa Lampung 2025 di Lampung mencapai Rp1,95 triliun hingga 30 September 2025. Angka tersebut setara 85,88 persen dari total pagu Rp2,27 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan serapan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan wilayah melalui Dana Desa Lampung 2025.
Ia merinci Kabupaten Lampung Tengah menjadi penerima terbesar dengan realisasi Rp310,02 miliar. Lampung Selatan menyusul dengan Rp171,09 miliar. Lampung Utara menerima Rp198,38 miliar, sedangkan Lampung Barat mendapat Rp82,18 miliar.
Tulangbawang memperoleh Rp133,02 miliar, Tanggamus Rp188,33 miliar, Lampung Timur Rp264,65 miliar, dan Waykanan Rp180,30 miliar. Lalu Pesawaran menerima Rp128,09 miliar, Pringsewu Rp68,58 miliar, Mesuji Rp70,51 miliar, Tulangbawang Barat Rp87,49 miliar, serta Pesisir Barat Rp73,85 miliar.
Dana desa tersebut menghasilkan berbagai pembangunan nyata. Ia menyebut penyediaan air bersih mencapai panjang 38.661 meter dengan anggaran Rp3,73 miliar. “Desa juga membangun tiga embung dengan anggaran Rp0,13 miliar,” kata Purwadhi.
Pembangunan jembatan menyentuh 25 unit dengan alokasi Rp1,30 miliar. Penyediaan ambulans desa mencapai 93 unit dengan dana Rp1,29 miliar. Pasokan energi 3.455 watt juga terealisasi lewat anggaran Rp0,53 miliar.
Ia menambahkan desa membangun 9.398 lumbung dengan anggaran Rp0,27 miliar dan 2.757 bangunan dengan biaya Rp25,16 miliar. Pembangunan irigasi mencapai 142.109 meter melalui Dana Desa Lampung 2025 dengan anggaran Rp22,33 miliar.
Penyertaan modal desa tercatat Rp134,23 miliar. Program BLT Desa menjangkau 244.757 keluarga penerima manfaat dengan total Rp73,43 miliar. Desa juga membangun jalan sepanjang 208.999 meter melalui anggaran Rp27,09 miliar. Selain itu, pengadaan peralatan dan mesin mencapai Rp5,51 miliar dalam kerangka Dana Desa Lampung 2025.
Dia menegaskan pemerintah terus mendorong desa memanfaatkan anggaran lebih efektif agar pembangunan berjalan merata. “Desa diharapkan menjaga akuntabilitas penggunaan dana agar manfaatnya dirasakan seluruh warga,” ujarnya.
