Jakarta (Lampost.co) – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Dalam Negeri mencopot Bupati Aceh Selatan memicu kritik.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai langkah tersebut bukan sekadar respons atas perilaku kepala daerah. Tetapi mencerminkan cara pandang pemerintahan yang semakin sentralistis.
Kemudian ia menilai itu karena pencopotan kepala daerah tidak bisa berjalan berdasarkan keinginan politik semata. Ia menekankan bahwa aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat ketat dan memerlukan proses berlapis.
“Jelas, mencopot seorang kepala daerah tidak dapat dilakukan semena-mena. Ada syarat dan prosedur yang ditempuh,” ujarnya, Selasa, 9 Desember 2025.
Lalu menurutnya, seluruh proses seharusnya berada di tangan DPRD dan Mahkamah Agung. Sementara pemerintah pusat hanya berperan administratif.
Karena itu, Ray menilai permintaan Presiden Prabowo tidak datang dari ketidaktahuan hukum. “Sebagai ketua partai, dan kini menjadi presiden. Tentu saja Pak Prabowo hafal dan paham sangat tentang aturan ini,” katanya.
Kemudian ia menyayangkan sikap tersebut sekaligus mempertanyakan motivasinya. Ray menilai, pernyataan itu seperti menunjukan kuasa penuh presiden yang menjurus ke sikap arogansi.
Politik Prabowo
Selanjutnya Ray menautkan langkah itu dengan cara pandang politik Prabowo. Menurutnya, menganggap Indonesia seharusnya kembali pada pola pemerintahan yang terpusat. Ia menyebut latar belakang militer dan pengalaman era Orde Baru sebagai faktor pembentuk gagasan tersebut.
“Pikiran dan keinginan yang tertanam bahwa sistem pemerintahan Indonesia seharusnya bersifat sentralistik,” ujarnya.
Kemudian Ray menyatakan, kesalahan Bupati Aceh Selatan tidak bisa menjadi pembenaran atas langkah yang melampaui batas kewenangan konstitusional.
“Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Tapi hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk membuat langkah yang melampaui aturan,” tuturnya.
“Kita mengkritik Bupati Aceh Selatan, tapi mencopotnya melalui mekanisme mendagri adalah kekeliruan yang sangat fatal,” lanjut Ray.
Selanjutnya ia juga menyinggung program retret kepala daerah sebagai contoh pendekatan kontrol pusat terhadap daerah. Ia menilai kecenderungan itu semakin terlihat dari dorongan Prabowo untuk menghapus pilkada langsung dan mengembalikannya kepada DPRD.
“Dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Pada akhirnya akan menempatkan kepala daerah di bawah kendali pemerintahan pusat,” tutur Ray.
Kemudian menurutnya, wacana tersebut pada praktiknya mengakhiri otonomi daerah dan membawa kembali struktur kekuasaan menyerupai era sentralisasi.
