Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi memberlakukan kebijakan relaksasi rafaksi terhadap Harga Acuan Pembelian (HAP) ubi kayu.
Kebijakan ini diambil sebagai upaya menyeimbangkan keberlangsungan industri tapioka sekaligus menjaga pendapatan petani singkong di seluruh wilayah Lampung.
Pertemuan ini dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), dan Perhimpunan Petani Tapioka Tradisional Indonesia (PPTTI). Serta ada dari akademisi, Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), pelaku usaha yang tergabung dalam PBTI, dan perwakilan advokat.
Baca Juga:
Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung Tuntaskan Masa Kerjanya
Ketua PPUKI Provinsi Lampung, Dasrul Aswin, menyampaikan bahwa para petani singkong se-Lampung pada prinsipnya menerima dan mendukung kebijakan relaksasi rafaksi tersebut.
Ia menjelaskan, selama periode 1 hingga 25 Desember 2025, potongan maksimal yang berlaku sebesar 25 persen. Sementara pada rentang 26 Desember 2025 hingga 25 Januari 2026, potongan maksimal turun menjadi 20 persen, tanpa memperhitungkan kadar aci.
“Kami sepakat dengan skema relaksasi ini, asalkan diterapkan secara konsisten dan adil bagi petani,” ujar Dasrul.
Meski demikian, terdapat sejumlah ketentuan yang harus petani penuhi. Antara lain usia panen singkong minimal delapan bulan serta kondisi ubi yang bersih dari kayu, tanah, maupun kotoran lain yang tidak wajar.
Kesepakatan tersebut juga telah dituangkan secara resmi melalui penandatanganan di atas materai antara pihak petani dan industri.
“Komitmen industri sangat penting. Setelah 26 Januari, mekanisme kembali mengikuti ketentuan Pergub tanpa syarat tambahan,” tegasnya.
Sesuai Aturan
Dukungan serupa dari perwakilan Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Haru.
Ia memastikan para pengusaha akan menjalankan kebijakan relaksasi sesuai aturan yang pemerintah daerah tetapkan.
“Kami siap melaksanakan kebijakan ini. Kami juga berharap tim pemantau dapat menjalankan fungsi pengawasan. Termasuk memberikan teguran bertahap kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) yang telah diparipurnakan DPRD Lampung, terdapat sejumlah rekomendasi lanjutan untuk memperkuat tata niaga singkong.
Di antaranya mendorong diterbitkannya Surat Edaran Ketua DPRD Lampung guna mempertegas Surat Edaran Gubernur terkait harga minimal pembelian singkong.
Rekomendasi lainnya meliputi pembentukan organisasi pengusaha tapioka sebagai wadah sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan petani. Serta desakan pembatasan impor tepung tapioka agar disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri dan masa panen singkong lokal.
