Bandar Lampung (Lampost.co) – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD. Mayoritas menginginkan Pilkada secara langsung oleh rakyat.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut sebanyak 66,1% responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana tersebut. Sementara itu, hanya 28,6% responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju.
“Dari data ini kita bisa lihat bahwa 65% menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil. Tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” ujar Ardian.
Kemudian menurut Ardian, ketika sebuah isu sudah ditolak lebih dari 60% opini publik. Dampaknya sangat besar dan mengakar pada berbagai segmen masyarakat. Penolakan, datang dari lintas kategori, mulai laki-laki dan perempuan, warga desa maupun kota. Hingga kelompok ekonomi bawah dan atas.
“Kemudian baik desa maupun kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” ucapnya.
Selanjutnya yang menarik, Ardian menambahkan. Kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi justru menunjukkan tingkat penolakan yang lebih besar. Dari sisi generasi, data menunjukkan Gen Z menjadi kelompok yang paling keras menolak wacana Pilkada oleh DPRD.
Berikut rinciannya:
Gen Z: 84% menolak
Millennial: 71,4% menolak
Generasi X: 60% menolak
Baby Boomer: 63% menolak
“Secara sistemik tidak hanya sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung. Tapi semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” kata Ardian.
Sementara survei terlaksanakan menggunakan metode multistage random sampling. Dengan 1.200 responden pada periode 19–20 Oktober 2025. Ardian menegaskan, jumlah tersebut cukup mewakili populasi nasional. Karena dalam survei pemilu sebelumnya, hasil dengan jumlah responden serupa kerap mendekati hasil resmi Komisi Pemilihan Umum.
