Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama pemerintah pusat mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengakhiri konflik gajah dan manusia. Konflik ini telah berlangsung puluhan tahun di kawasan penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengungkapkan, pihaknya telah berdialog langsung dengan para kepala desa, camat, tokoh masyarakat desa penyangga, Balai TNWK, bupati setempat, serta ketua DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait gangguan gajah liar yang kerap merusak lahan pertanian dan mengancam keselamatan warga.
“Setiap desa memiliki persoalan yang berbeda. Ada wilayah yang berupa rawa, ada yang bukan. Ada tanggul atau tembok penahan tanah yang kurang tinggi. Ada juga kebutuhan penambahan personel untuk penjagaan malam hari dari gangguan gajah,” ujar Gubernur Mirza.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemprov Lampung meminta dilakukan intensifikasi penjagaan di desa-desa penyangga.
Sementara itu, solusi jangka panjang tengah mereka siapkan berupa pembangunan pagar pengaman permanen yang akan menjadi pembatas antara kawasan TNWK dan permukiman warga.
Menurut Mirza, tim dari pemerintah pusat telah melakukan survei lapangan untuk menentukan bentuk pembatas yang paling tepat secara teknis dan ramah terhadap ekosistem. Hasil survei ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan studi kelayakan (feasibility study).
“Pembatas ini tidak boleh mengganggu aktivitas gajah maupun manusia. Karena itu harus sesuai kajian teknis agar benar-benar berkelanjutan,” jelasnya.
70 Kilometer
Rencana pembangunan pagar pengaman ini diproyeksikan membentang hampir sepanjang 70 kilometer. Mengikuti batas antara kawasan taman nasional dan desa-desa penyangga.
Upaya ini, lanjut Gubernur, merupakan tindak lanjut dari perhatian khusus Presiden RI terhadap konflik gajah dan manusia di Way Kambas. Bahkan, isu konservasi ini turut dibahas Presiden saat bertemu Raja Charles III di Inggris.
“Way Kambas disepakati sebagai pilot project konservasi dari 57 taman nasional di Indonesia. Presiden menilai konflik gajah dengan manusia di sini adalah persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan,” pungkasnya.
“Dengan langkah terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan konflik gajah dan manusia di Way Kambas dapat segera diakhiri secara permanen dan berkelanjutan,” harapnya.
