Jakarta (Lampost.co) – Komisi Yudisial (KY) merespons usulan perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun. Ini yang masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. KY menegaskan akan mengawal dan memonitor pelaksanaan kebijakan tersebut apabila tersetujui dan disahkan menjadi undang-undang.
Komisioner KY, Setyawan Hartanto mengatakan usulan perpanjangan usia pensiun merupakan inisiatif Mahkamah Agung (MA) yang telah melalui berbagai pertimbangan.
“Mengenai isu usia pensiun hakim yang sekarang 70 tahun, nanti yang masih menjabat bisa ditambah lima tahun lagi. Itu usulan tentunya dari leading sector-nya Mahkamah Agung dan sudah mempertimbangkan berbagai hal.” ujar Setyawan dalam Konferensi Pers di Gedung KU, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2025.
Kemudian Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak menjadi hambatan bagi hakim agung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Kita berharap tidak ada masalah ketika usia ditambah, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Artinya, meskipun belum masuk usia pensiun. Kalau memang merasa tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Harus punya tanggung jawab untuk mengundurkan diri atau pensiun dini,” katanya.
Pengawasan
Lalu ia menambahkan, dalam konteks pengawasan. KY akan tetap menjalankan fungsinya secara ketat apabila ketentuan tersebut benar-benar tersahkan.
“Sebagai tanggung jawab pengawasan, ke depan KY tentu akan memonitor. Kalau itu memang tersetujui dan tesahkan menjadi undang-undang, kita akan mengawal,” imbuhnya.
Sebelumnya, KY juga mengungkap adanya usulan dari Mahkamah Agung terkait penambahan jumlah hakim agung. Hal tersebut tersampaikan Komisioner KY Andi Muhammad Asrun dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama KY, Selasa, 27 Januari 2026.
“Sebetulnya ada permintaan dari Mahkamah Agung. Ada pikiran dari Mahkamah Agung kalau kapasitas 60 hakim agung itu sebetulnya kurang,” kata Andi dalam rapat tersebut.
Menurut Andi, MA juga mengusulkan agar jumlah hakim agung dapat ditingkatkan menjadi 70 orang, seiring dengan rencana perpanjangan usia pensiun. “Mungkin bisa dimulai ide dengan 70 hakim agung. Jadi 70 hakim agung pensiun umur 70. Nah, ini ide yang nanti bisa dipertimbangkan oleh DPR,” ujarnya.
