Bandar Lampung (lampost.co)– Sekjen Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), Tony Sumampau, mengungkapkan adanya imbauan baru dari Kementerian Pariwisata. Pemerintah kini meminta pengelola menyesuaikan interaksi manusia dengan gajah. Hal ini mencakup pembatasan aktivitas mandi dan menunggang gajah.
Meskipun begitu, Tony menjelaskan bahwa gajah tetap membutuhkan bantuan manusia untuk membersihkan diri. Mahout harus menyikat tubuh gajah karena keterbatasan fasilitas alami di kandang. Praktisi berharap pemerintah mengajak mereka berdiskusi sebelum menerbitkan aturan baru.
“Aktivitas berjalan dan menunggangi gajah justru meningkatkan kebugaran satwa,” katanya dalam diskusi daring, Kamis, 29 Januari 2026. Gajah di alam liar terbiasa menempuh jarak sangat jauh setiap hari. Oleh karena itu, latihan fisik rutin menjadi kebutuhan mutlak bagi gajah.
Di sisi lain, Manajer TNWK Sugiyo mendukung kebijakan penghentian peragaan gajah tunggang. Namun, beliau mengingatkan bahwa penerapan aturan ini menghadapi tantangan besar di lapangan. Sugiyo menegaskan bahwa kesejahteraan gajah sebagai makhluk hidup harus tetap menjadi prioritas.
Sayangnya, kondisi gajah di Sumatera dan Kalimantan semakin memprihatinkan sejak tahun 2017. Populasi satwa ini terus menurun akibat kerusakan hutan dan perburuan liar. Konflik dengan manusia juga menjadi pemicu utama berkurangnya jumlah gajah.
Tumpang Tindih Lahan
Bahkan, data menunjukkan adanya tumpang tindih lahan antara habitat gajah dan ratusan perusahaan konsesi. Masalah ini memperparah ruang gerak gajah yang kian terjepit di habitat aslinya. Pemerintah sebenarnya telah mencoba relokasi besar-besaran sejak tahun 1980-an melalui Operasi Ganesha.
Pada masa lalu, pemerintah menerapkan konsep Tata Liman untuk melatih dan memberdayakan gajah. Kini, fokus utama harus beralih pada penyelamatan habitat yang tersisa secara serius. Sinergi antara perlindungan hukum dan realitas lapangan menjadi kunci keselamatan gajah.
