Bandar Lampung (Lampost.co) – Pakar dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Rekho Adriadi mendorong reformasi partai politik dan digitalisasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ini sebagai langkah utama menekan tingginya biaya politik dalam kontestasi demokrasi setempat.
Kemudian ia mengatakan, perdebatan mengenai mekanisme Pilkada langsung atau melalui DPRD tidak akan menyelesaikan persoalan. Terlebih jika tidak disertai pembenahan sistemik.
“Pemindahan mekanisme pemilihan tidak otomatis menghilangkan biaya politik. Tanpa reformasi partai dan transparansi, biaya itu hanya berpindah dari masyarakat ke elite politik,” katanya.
Selanjutnya dosen ilmu administrasi publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu menilai digitalisasi tahapan Pilkada penting untuk menekan biaya logistik. Sekaligus mempersempit ruang manipulasi dan transaksi politik.
Kemudian pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, ia menekankan perlunya pembenahan internal partai politik, terutama dalam proses rekrutmen calon kepala daerah.
Lalu menurutnya, praktik mahar politik dan seleksi tertutup berkontribusi pada mahalnya ongkos politik sejak awal pencalonan. “Persoalan utama Pilkada bukan terletak pada rakyat yang memilih. Melainkan pada proses penentuan calon internal partai politik,” katanya.
Tanpa perbaikan sistem rekrutmen politik. Pilkada berpotensi terus melahirkan kepemimpinan yang transaksional, terlepas dari model pemilihan yang tergunakan.
Ia berharap wacana evaluasi Pilkada dapat terarahkan pada penguatan tata kelola demokrasi daerah. Bukan sekadar perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.
