Bandar Lampung (Lampost.co) – Kondisi akses penyeberangan Desa Kalipasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur menjadi sorotan. Apalagi video tersebut tersebar dan viral pada media sosial
Dalam video tersebut, nampak anak-anak berseragam sekolah menaiki perahu kayu yang sudah berumur untuk mengarungi sungai. Mirisnya, untuk menyebrangi sungai para warga dan pelajar tidak mengenakan perlengkapan keselamatan yang memadai.
Kemudian dalam video tersebut, perekam video menceritakan menerima telepon dari Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela. Ia mengatakan, Jihan memintanya menghentikan unggahan video tersebut.
“Terima kasih untuk Wakil Gubernur Lampung yang semalam sudah telepon dan suruh menghentikan video saya. Saya tidak akan pernah berhenti sebelum jembatan ini benar-benar dibangun,” kata perekam video beredar, Minggu, 1 Februari 2026.
“Kasian anak didik generasi bangsa ini. Desa Kalipasir berdiri sejak tahun 1960, sekarang sudah 2026. Kalau memang nggak bisa kerja, nggak usah kerja. Kalian itu digaji sama rakyat tapi fasilitas rakyat nggak diutamakan,” ujarnya.
Tanggapan Pemprov Lampung
Sementara menanggapi video tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan klasifikasinya. Melalui unggahan resmi pada akun Instagram @pemprovlampung_ dan @jihanchalim menyampaikan beberapa point.
Kemudian Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa narasi yang menyebut Wakil Gubernur Lampung menelepon warga dan meminta penghentian perekaman video adalah tidak benar.
- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela tidak pernah menelepon warga, baik terkait kondisi jalan maupun pembangunan jembatan.
- Tidak pernah ada perintah untuk menghentikan perekaman video atau bentuk intimidasi kepada masyarakat.
- Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat terkait infrastruktur jalan dan jembatan.
BMBK Provinsi Lampung
Kemudian Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung melalui akun instagram @bmbklampung juga memberikan klarifikasi.
Dalam narasinya menjelaskan bahwa untuk membangun jembatan Lampung Timur tidaklah murah. Total anggarannya bisa tembus sekitar Rp 70 miliar sampai benar-benar selesai. Dan ini nggak bisa asal bangun harus bertahap, sesuai standar, karena menyangkut keselamatan.
Faktanya, sebelum jembatan terbangun, sekitar 90 anak sekolah tiap hari masih harus menyeberang sungai pakai rakit. Kondisi darurat, tapi itulah yang terjadi di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebenarnya sudah menghitung kebutuhan anggaran. Namun karena keterbatasan, Pemprov Lampung turun tangan. Sejak 2025, surat sudah dikirim kepada pemerintah pusat agar penanganan jembatan ini bisa dibantu.
Tim pusat melalui BPJN kemudian turun survei. Hasilnya jelas, yakni lokasi ini berisiko tinggi, rawan longsor, dan tak bisa tertangani setengah-setengah. Solusinya dibangun ulang dari nol.
Sambil menunggu proses jembatan permanen, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pembangunan Jembatan Merah Putih sebagai solusi darurat supaya anak-anak bisa sekolah dengan lebih aman.
Targetnya, semester pertama 2026 pembangunan jembatan permanen sudah berjalan. Karena keselamatan anak-anak jauh lebih penting daripada sekadar angka di atas kertas. Untuk warga, mohon bersabar. Prosesnya sedang jalan, dan solusinya sedang dikejar.
