Bandar Lampung (lampost.co)–Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung merealisasikan target Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk menghapuskan angka putus sekolah pada 2026. Disdikbud menelusuri data menyeluruh dengan membandingkan rasio jumlah siswa baru terhadap jumlah lulusan setiap tahunnya.
Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan bahwa setiap selisih angka antara siswa yang masuk dan lulus akan menjadi objek investigasi tim di lapangan.
“Jika yang masuk 100 siswa namun yang lulus hanya 98 orang, kami akan menelusuri dua siswa sisanya. Kami mencari penyebab pastinya, apakah karena faktor ekonomi atau persoalan lainnya,” tegas Thomas, Rabu, 18 Februari 2026.
Tiga Opsi Solusi Pendidikan
Bagi siswa yang teridentifikasi berhenti sekolah, Pemerintah Provinsi Lampung tidak sekadar mendata, tetapi langsung menawarkan tiga solusi jalur pendidikan alternatif agar mereka tetap mendapatkan ijazah:
-
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui jalur Paket.
-
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk fleksibilitas waktu.
-
SMA Terbuka bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses fisik ke sekolah reguler.
Selain itu, Thomas memastikan pihaknya akan melakukan pencacahan ulang terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Langkah ini bertujuan memetakan angka riil putus sekolah secara akurat hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Lampung.
Sinkronisasi
Guna memastikan akurasi data kemiskinan, Disdikbud menjalin koordinasi erat dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Petugas akan memvalidasi kategori desil ekonomi satu hingga empat untuk melihat apakah kendala finansial benar-benar menjadi penghambat utama.
“Langkah ini memastikan kebijakan pendidikan di Lampung lebih terukur, berbasis data, dan tepat sasaran. Kami ingin menjamin hak setiap anak atas pendidikan terpenuhi tanpa terkecuali,” tambah Thomas.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memprioritaskan akses pendidikan sebagai program utama tahun 2026. Gubernur meminta jajarannya melakukan mitigasi terhadap faktor ekonomi dan sosial yang kerap menghentikan langkah anak-anak di tengah jalan.
“Akses pendidikan adalah prioritas utama. Kami tidak ingin ada anak putus sekolah di tahun 2026 ini karena alasan apa pun yang tidak kita mitigasi sejak awal,” pungkas Gubernur Mirza dalam keterangannya. (ANT)
