Bandar Lampung (Lampost.co)—Ketua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung, Saipul, memberikan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bumi Ruwa Jurai. Memasuki momentum Ramadan 2026, penyajian menu MBG wajib mematuhi standar keamanan pangan dan ketetapan gizi yang berlaku.
Poin penting:
- Standar menu MBG selama Ramadan wajib aman dan tahan simpan.
- Hindari menu berisiko dan jaga kualitas distribusi.
- Kreativitas menu di tengah keterbatasan anggaran dan pengawasan diperketat.
Saipul menekankan petunjuk teknis terkait penyajian makanan selama bulan puasa telah disusun secara mendetail. Fokus utama adalah pada ketahanan makanan agar tetap layak konsumsi saat waktu berbuka tiba.
Petunjuk teknis mengenai pemberian menu MBG selama Ramadan sudah jelas. Makanan yang diberikan boleh jenis setengah basah seperti kering tempe, susu, pisang, bubur kacang hijau, atau makanan kering lainnya yang dipastikan bisa bertahan sampai waktu berbuka puasa, ujar Saipul di Bandar Lampung, Sabtu (28/2/2026).
Baca juga: BGN Layangkan SP1 ke Puluhan Dapur MBG Lampung, Siapkan Sanksi Tegas
Kualitas dan Keamanan Pangan
Dalam arahannya, Saipul menyoroti beberapa temuan evaluasi sebelumnya, termasuk praktik pemberian bahan makanan yang berisiko. Ia meminta SPPG menghindari pemberian menu yang rentan rusak dalam proses distribusi.
“Seharusnya semua bisa berjalan dengan baik, namun kadang ada SPPG yang tidak sesuai aturan seperti memberikan telur mentah yang rentan pecah saat pembagian kepada siswa sekolah dasar. Meskipun awet, tidak bisa memastikan kondisi fisiknya sampai ke tangan siswa, mungkin saja pecah di perjalanan,” katanya.
Tantangan Anggaran dan Kecukupan Gizi
Terkait pembiayaan, Saipul mengakui adanya tantangan dalam menyusun menu dengan alokasi Rp10 ribu per paket makanan. Namun, ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan angka kecukupan gizi (AKG) bagi anak-anak penerima manfaat.
“Kadang yang sering mendapat protes adalah angka kecukupan gizi dalam menu, meski nominalnya sudah sesuai dengan Rp10 ribu per paket. Oleh karena itu, SPPG perlu lebih kreatif membuat variasi menu selama Ramadan tanpa mengurangi nilai gizinya,” ujarnya.
Evaluasi dan Pengawasan Ketat
Guna memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal, Satgas MBG Provinsi Lampung akan meningkatkan frekuensi pengawasan dan evaluasi terhadap dapur-dapur SPPG di seluruh kabupaten/kota.
Saipul memastikan pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk memantau operasional dapur selama Ramadan 2026 ini. Langkah ini bertujuan agar target pemenuhan gizi nasional tetap tercapai meskipun dalam suasana bulan puasa.
“Ini masih terus kami evaluasi pelaksanaannya. Kami sudah berkoordinasi dengan Satuan Tugas MBG di kabupaten serta kota, termasuk pihak terkait dalam pengawasan operasional dapur,” ujarnya.
