Bandar Lampung (Lampost.co): Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Lampung terus mengintensifkan penyerapan gabah petani selama Ramadan untuk memperkuat cadangan pangan nasional.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Safutra, menegaskan jajarannya tetap menjalankan tugas pemerintah secara maksimal meski memasuki bulan puasa.
“Kami terus melaksanakan penyerapan gabah milik petani secara intensif di bulan Ramadan ini. Hal itu sebagai bagian dari penugasan pemerintah dalam rangka penguatan cadangan pangan nasional,” ujar Rindo di Bandar Lampung, Senin, 2 Maret 2026.
Ia memastikan seluruh unsur yang terlibat tetap bergerak aktif di lapangan agar target pengadaan nasional dapat tercapai.
“Program penyerapan ini merupakan bagian dari target nasional pengadaan sebesar empat juta ton,” katanya.
Bulog Lampung mencatat realisasi pengadaan gabah hingga saat ini telah mencapai 101 ribu ton gabah kering panen (GKP). Angka tersebut setara sekitar 25,58 persen dari target tahun 2026.
Rindo menjelaskan pihaknya menargetkan penyerapan gabah di Lampung pada 2026 sebesar 430 ribu ton GKP atau setara 253 ribu ton beras.
Memasuki Ramadan, Bulog tetap menggerakkan Tim Jemput Pangan untuk turun langsung ke sentra produksi. Tim tersebut membeli gabah petani secara langsung di berbagai wilayah kerja guna mempercepat realisasi serapan.
“Upaya ini menunjukkan komitmen kami dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan nasional tetap terjaga. Kami juga memberikan kepastian harga kepada petani melalui pembelian gabah kering panen dengan harga Rp6.500 per kilogram. Harga yang sesuai ketentuan pemerintah,” ujarnya.
Ia turut mengajak petani serta gabungan kelompok tani (Gapoktan) agar menjual hasil panen ke Bulog setelah gabah memenuhi standar usia panen.
“Langkah ini dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah,” katanya.
Rindo menambahkan kelancaran penyerapan gabah di Lampung tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, mitra penggilingan, hingga kelompok tani di seluruh wilayah provinsi tersebut.
