Jakarta (Lampost.co): Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengajukan sejumlah langkah kebijakan kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai penguatan fondasi fiskal memerlukan kerja bersama antara pemerintah dan parlemen agar perekonomian nasional tetap stabil.
Said menjelaskan berbagai dinamika global, mulai dari gejolak pasar keuangan hingga konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi menimbulkan dampak rambatan terhadap perekonomian Indonesia. Namun ia menilai kondisi fiskal nasional masih berada pada tingkat yang cukup terjaga.
“Kita tidak perlu gaduh dan tidak perlu menjadi bangsa yang kagetan. Kalau melihat asumsi makro dan postur APBN tahun ini, sebenarnya masih cukup terjaga,” ujar Said dalam keterangannya, Kamis (12/3).
Untuk menjaga ketahanan fiskal, Banggar DPR RI menyusun empat rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Rekomendasi pertama menekankan perlunya penajaman program prioritas yang bersifat mendesak.
Menurut Said, pemerintah harus tetap melanjutkan program yang menyentuh kebutuhan utama masyarakat agar pelayanan publik dan agenda pembangunan tidak terganggu. “Kami berharap pemerintah menajamkan program-program yang benar-benar prioritas dan mendesak. Program seperti itu tentu harus tetap dilanjutkan,” katanya.
Rekomendasi kedua menyarankan pemerintah menunda sementara sejumlah program yang bersifat prioritas tetapi tidak terlalu mendesak. Langkah tersebut dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah untuk menghadapi tekanan ekonomi global.
Selanjutnya, Said juga meminta pemerintah memperbaiki kebijakan subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menilai sistem subsidi saat ini masih menghadapi tingkat kesalahan penyaluran yang cukup tinggi.
“Subsidi kita masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi, sehingga perlu penajaman agar benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Rekomendasi keempat mendorong pemerintah memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Said menilai dukungan permodalan bagi pelaku usaha mikro dapat membantu menjaga pergerakan sektor riil di tengah tekanan ekonomi global.
Ia menyebut sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia sebagian besar bergerak pada sektor usaha mikro yang membutuhkan dukungan pembiayaan skala kecil agar mampu berkembang.
Berdampak Langsung
Menurut Said, penguatan sektor usaha mikro melalui dukungan modal usaha akan memberi dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau usaha mikro ini mendapatkan dukungan modal yang relatif kecil sekalipun, dampaknya bisa langsung terasa pada pergerakan sektor riil,” tandasnya.
Melalui sejumlah langkah tersebut, Banggar DPR RI berharap pemerintah dapat menjaga kesehatan fiskal nasional sehingga APBN tetap berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.
