Jakarta (lampost.co) – Pemerintah Indonesia tengah merumuskan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan rencana penerapan kebijakan work from home (WFH). Kebijakan ini mewajibkan sektor tertentu bekerja dari rumah minimal satu hari dalam sepekan.
Poin Penting
- Pemerintah menggodok aturan WFH satu hari sepekan untuk efisiensi fiskal.
- Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
- Mensesneg memastikan pasokan BBM nasional tetap aman dan terkendali.
- Sektor pelayanan, industri, dan perdagangan tidak termasuk dalam skema WFH.
- Estimasi penghematan biaya bensin mencapai 20 persen dari penggunaan normal.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung melalui sidang kabinet paripurna terbaru. Pemerintah ingin seluruh elemen menyadari pentingnya efisiensi dalam bekerja. Oleh karena itu, rumusan kebijakan ini akan segera rampung dan menyapa masyarakat dalam waktu dekat.
Fokus pada Efisiensi, Bukan Kelangkaan Energi
Prasetyo menegaskan bahwa rencana ini bukan muncul karena masalah pasokan bahan bakar minyak (BBM). Beliau memastikan bahwa stok BBM nasional saat ini berada dalam kondisi aman. Sebaliknya, momentum ini menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengoreksi diri dan memperbaiki sistem kerja.
“Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat,” jelas Prasetyo.
Pembatasan Sektor dan Dampak Ekonomi
Namun, tidak semua bidang pekerjaan dapat menerapkan skema kerja fleksibel ini secara merata. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan tetap harus beroperasi secara konvensional demi menjaga stabilitas layanan.
“Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, industri, perdagangan, tentu itu mungkin tidak menjadi bagian kebijakan tersebut,” tambah Prasetyo.
Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini mampu menghemat biaya mobilitas secara signifikan. Potensi penghematan bensin diperkirakan mencapai seperlima dari pengeluaran rutin harian. Pemerintah berencana memulai implementasi aturan ini setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Meski begitu, otoritas tetap memantau dinamika harga minyak global dan situasi geopolitik Timur Tengah.
