Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat Ekonomi Universitas Lampung, Nairobi, menilai keputusan pemerintah yang memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi per 1 April 2026 merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Serta menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan harga energi global.
Menurutnya, kebijakan tersebut didukung oleh langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui refocusing anggaran kementerian dan lembaga hingga sekitar Rp200 triliun.
Efisiensi ini dengan memangkas perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial. Serta mendorong skema kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan.
Baca Juga:
Warga Bandar Lampung Sambut Positif Tidak Ada Kenaikan Harga BBM
Namun, Nairobi mengingatkan bahwa pemangkasan belanja pemerintah tanpa di imbangi perbaikan kualitas belanja dan peningkatan penerimaan negara berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.
Dalam teori ekonomi Keynesian, belanja pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier) yang mampu mendorong output dan pendapatan.
Ia menjelaskan, pengurangan belanja pada sektor seperti perjalanan dinas dan kegiatan MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) juga dapat berdampak pada ekonomi daerah. Sebab, sektor tersebut berkaitan dengan industri hotel, transportasi, restoran, UMKM, hingga pariwisata yang selama ini memperoleh efek berganda dari aktivitas pemerintah.
Selain itu, tekanan terhadap APBN juga di pengaruhi kenaikan harga energi global dan depresiasi rupiah yang meningkatkan biaya impor energi serta pembayaran utang luar negeri.
Meski demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang penerimaan tambahan dari komoditas unggulan seperti batu bara, CPO, dan mineral.
Kebijakan Fiskal Progresif
Nairobi menilai pemerintah dapat memanfaatkan momentum harga komoditas tinggi melalui kebijakan fiskal progresif, seperti peningkatan royalti atau pajak atas keuntungan berlebih (windfall tax). Langkah ini guna menambah ruang fiskal dan menutup beban subsidi energi.
Ia juga menilai depresiasi rupiah dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing ekspor dan menarik wisatawan asing.
Oleh karena itu, kebijakan efisiensi belanja sebaiknya tidak mengurangi dukungan terhadap sektor yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti infrastruktur, pendidikan, pariwisata, dan kegiatan MICE.
“Efisiensi seharusnya tidak hanya berfokus pada pemotongan anggaran. Tetapi pada peningkatan kualitas belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
