Jakarta (Lampost.co): Praktisi hukum dan kolumnis Agus Widjajanto mengaitkan kasus kekerasan terhadap tokoh kritis dengan potensi dinamika yang lebih luas terkait stabilitas keamanan nasional. Ia menyebut adanya informasi yang beredar di kalangan hedge fund dan perbankan internasional mengenai indikasi pihak tertentu yang menginginkan Indonesia berada dalam kondisi tidak stabil.
Agus menilai pihak tersebut menargetkan pelemahan pemerintahan yang sah sekaligus berupaya merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia meminta publik membaca sinyal tersebut dalam perspektif geo-strategis dan geo-politis global.
“Jika informasi seperti ini sudah beredar di kalangan hedge fund dan bankir global, maka tidak bisa anggap remeh. Indonesia saat ini berada di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sehingga sangat strategis dalam peta kepentingan global,” ujar Agus, Rabu (1/4).
Dalam menanggapi kasus penyiraman air keras yang menyita perhatian publik, Agus meminta masyarakat tidak melihat peristiwa itu secara parsial. Ia menekankan pentingnya mengkaji kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk praktik information warfare atau perang informasi.
Agus menjelaskan, aktor tertentu kini tidak selalu menggunakan kekuatan fisik untuk menciptakan instabilitas. Mereka justru memanfaatkan pembentukan opini publik, framing media, hingga eksploitasi isu sensitif seperti pelanggaran hak asasi manusia.
“Kasus seperti ini sangat rentan untuk membangun narasi tertentu. Misalnya dengan menggiring opini bahwa negara gagal melindungi warganya, atau bahkan menuduh institusi tertentu tanpa proses yang utuh. Ini berbahaya jika tidak mendapat penyikapan secara kritis,” tegasnya.
Ia juga menyoroti indikasi framing yang cenderung mendiskreditkan institusi strategis seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, jika narasi tersebut terbangun secara sistematis dan tidak berimbang, kondisi itu dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas nasional.
Perang Informasi
Agus juga menegaskan bahwa perang informasi kini menjadi instrumen utama dalam kontestasi global. Berbagai pihak dapat membentuk narasi melalui media massa maupun platform digital untuk memengaruhi persepsi publik secara cepat dan luas.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi serta meningkatkan literasi digital dalam menyikapi isu yang berkembang.
“Rakyat harus tahu dan cerdas. Jangan mau diadu domba. Stabilitas nasional adalah kepentingan bersama yang mesti semua pihak jaga,” ujarnya.
