Jakarta (Lampost.co)–Perum Bulog menegaskan komitmen menjaga ketahanan pangan nasional dengan meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang tahun 2026. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan target penyaluran beras SPHP tahun ini ditetapkan sebesar 828 ribu ton guna memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Penugasan strategis ini didasarkan pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 204/TS.03.03/K/2/2026 tertanggal 11 Februari 2026. Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang bersifat periodik, penyaluran beras subsidi tahun ini akan berlangsung terus-menerus tanpa jeda untuk meredam fluktuasi harga di pasar.
Perluasan Jaringan Distribusi hingga Tingkat Desa
Guna memastikan beras SPHP menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Bulog memperluas jaringan distribusinya secara masif. Selain menyasar pasar rakyat, Bulog kini menggandeng Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Sinergi ini memastikan setiap stan koperasi di tingkat akar rumput mendapatkan pasokan beras medium maupun premium secara berkelanjutan.
Baca juga: Bulog Lampung Selatan Siapkan 700 Ton Beras Bantuan Pangan, Prioritaskan Warga Kurang Mampu
“Distribusi kami mencakup outlet binaan pemerintah daerah, koperasi BUMD, hingga Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang jumlahnya mencapai sekitar 80 ribu titik di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Selain itu, masyarakat kini dapat memperoleh beras SPHP di swalayan dan toko modern. Penyaluran dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas medium standar pemerintah (kadar air 14 persen dan pecahan 25 persen). Menariknya, Bulog juga mulai menyiapkan kemasan praktis berukuran 2 kilogram untuk memudahkan akses bagi rumah tangga kecil.
Penyesuaian Target dan Evaluasi Realisasi
Meskipun penyaluran berlangsung sepanjang tahun, target 828 ribu ton pada 2026 ini tercatat turun dari target tahun 2025 yang sempat menyentuh angka 1,5 juta ton. Penyesuaian ini setelah mempertimbangkan realisasi tahun lalu yang mencapai 802.939 ton.
Rizal menjelaskan pada tahun 2025, penyaluran tidak penuh selama satu tahun karena sempat terhenti saat memasuki masa puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani. Namun, untuk tahun 2026, pemerintah memutuskan tetap melakukan distribusi guna mengantisipasi lonjakan harga di pasar meskipun sedang dalam masa panen.
Daftar Harga Sesuai Zona HET
Pemerintah tetap memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) yang ketat untuk beras SPHP agar tetap terjangkau. Berikut adalah rincian harga berdasarkan zonasi wilayah:
| Zona Wilayah | Cakupan Wilayah | Harga (per Kg) |
| Zona 1 | Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi | Rp12.500 |
| Zona 2 | Sumatra (kecuali Lampung & Sumsel), NTT, Kalimantan | Rp13.100 |
| Zona 3 | Maluku, Papua | Rp13.500 |
Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, Bulog optimistis intervensi pasar ini akan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP) di tengah tantangan ekonomi global.








