Jakarta (Lampost.co) — Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia. Sejumlah ekonom menilai pemerintah hanya mampu menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu sangat terbatas.
Kondisi itu akibat konflik geopolitik antara Iran dan aliansi Amerika Serikat-Israel yang mendorong harga energi global melonjak tajam.
Para analis menilai daya tahan fiskal Indonesia berada di batas aman untuk jangka pendek. Namun, tekanan akan meningkat jika harga minyak tetap tinggi.
Ronny P Sasmita menyebut kemampuan pemerintah sangat bergantung pada harga minyak, nilai tukar rupiah, dan ruang fiskal.
“Secara realistis, kemampuan menahan itu terbatas, kemungkinan hanya dalam hitungan beberapa bulan,” ujarnya.
Pandangan serupa datang dari Media Wahyudi Askar. Ia bahkan memperkirakan daya tahan APBN hanya beberapa minggu. Pemerintah masih memiliki ruang karena defisit belum terlalu melebar. Namun, ruang tersebut cepat menyempit jika tekanan eksternal terus berlangsung.
Alasan Pemerintah Belum Naikkan Harga BBM
Pemerintah memilih menahan harga BBM demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Prabowo Subianto memberikan arahan langsung agar harga tidak berubah.
Prasetyo Hadi menegaskan masyarakat tidak perlu panik. “Kami jamin ketersediaan BBM aman dan harga tidak naik,” katanya.
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi tetap terjaga. Namun, keputusan itu sarat pertimbangan politik dan sosial. Kenaikan harga BBM berisiko memicu lonjakan harga pangan dan transportasi.
Strategi Pemerintah Hemat Energi Mulai 1 April 2026
Pemerintah menerapkan berbagai langkah efisiensi untuk meredam tekanan APBN. Pemerintah menerapkan work from home bagi ASN setiap Jumat. Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 persen
Kemudian pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan perjalanan luar negeri hingga 70 persen.
Kebijakan itu diklaim mampu menghemat Rp6,2 triliun dari APBN. Penghematan konsumsi BBM masyarakat bisa mencapai Rp59 triliun.
Realokasi Anggaran Besar-Besaran
Pemerintah juga mengalihkan anggaran kementerian dan lembaga. Total efisiensi mencapai Rp121 triliun hingga Rp130 triliun.
Program lain seperti makan bergizi gratis ikut penyesuaian. Langkah itu memberi ruang tambahan untuk menahan subsidi energi.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi. Untuk solar, kendaraan pribadi roda empat hanya boleh membeli 50 liter per hari.
Angkutan umum roda empat dibatasi 80 liter per hari. Kendaraan besar seperti truk maksimal 200 liter per hari. Untuk Pertalite, batas pembelian juga ditetapkan 50 liter per hari. Setiap transaksi wajib mencatat nomor polisi kendaraan. Jika melebihi batas, subsidi tidak akan diberikan.
Risiko Jika Harga BBM Terus Ditahan
Ekonom menilai kebijakan menahan harga BBM memiliki konsekuensi besar. Pemerintah bisa menambah utang atau memangkas anggaran penting. Transfer ke daerah dan program publik berpotensi terdampak.
Media Askar menyebut harga BBM subsidi masih di bawah harga keekonomian. “Masalahnya, ketika naik, masyarakat bawah juga ikut terdampak,” ujarnya.
Harga Minyak Tinggi, Tekanan Tidak Akan Cepat Hilang
Konflik di Timur Tengah membuat harga minyak sulit turun. Selat Hormuz menjadi titik krusial distribusi energi global.
Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut. Jika gangguan berlanjut, harga energi akan tetap tinggi. Ekonom memperkirakan harga minyak tidak kembali ke level normal dalam waktu dekat.
Pertamina Berpotensi Menanggung Beban Berat
Pertamina menjadi pihak yang ikut menanggung tekanan. Perusahaan itu harus menutup selisih harga jual dan harga keekonomian BBM.
Anthony Budiawan memperkirakan penyesuaian harga bisa terjadi dalam waktu dekat. Ia memperkirakan kenaikan bisa mencapai sekitar 10 persen. “Saya rasa tidak sampai satu bulan, harga BBM akan disesuaikan,” ujarnya.
Pemerintah Klaim APBN Masih Aman
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kondisi fiskal masih terkendali. Pemerintah menyiapkan tambahan subsidi energi Rp90 triliun hingga Rp100 triliun.
Saldo anggaran lebih mencapai Rp420 triliun menjadi bantalan utama. Defisit diperkirakan melebar ke 2,9 persen dari PDB. Meski demikian, tekanan global tetap menjadi faktor penentu ke depan.
