Bandar Lampung (Lampost.co) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk sigap melakukan penanganan terhadap bencana hidrometeorologi.
Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan respon cepat dan penanganan sigap penting sebagai upaya mitigasi dan meminimalisir dampak bencana.
“Semua dinas terkait harus saling bahu-membahu berkolaborasi mengatasi dampak bencana banjir. Misalnya Dinas Sosial memberi bantuan, lalu Dinas Kesehatan memberi layanan kesehatan,” ujarnya, Senin, 4 Maret 2024.
Pemanfaatan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran juga perlu menjadi perhatian dalam penanganan bencana.
Kebutuhan pangan, akses kesehatan, dan kebutuhan lain bagi masyarakat terdampak bencana mesti jadi upaya segera agar dapat terpenuhi.
“Pemerintah provinsi pasti juga sudah bertindak karena anggaran memang ada. Tapi besaran bantuan itu pastinya sesuai dengan kemampuan (anggaran) yang ada,” kata dia.
Oleh karena itu, menurutnya kesadaran akan kepedulian sosial dan keterlibatan masyarakat, stakeholder, serta swasta dalam membantu menyokong kebutuhan warga terdampak harus sinkron.
“Masyarakat, organisasi-organisasi, dan unsur lainnya saya amati sudah banyak turun memberi bantuan. Memang seharusnya ada kolaborasi seperti ini selain dari pemerintah,” tuturnya.
Selain mengandalkan anggaran penanganan bencana dari sumber internal, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat pasca status siaga darurat bencanabencana atau hidrometeorologi.
Pemerintah pusat menggelontorkan bantuan berupa dana siap pakai senilai Rp250 juta melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Lalu perangkat peralatan penanganan bencana yang terdiri atas empat unit pompa alkon dan dua unit perahu karet beserta mesin. Termasuk bantuan logistik berupa 200 paket sembako, 200 paket hygiene kit, dan 200 paket biskuit protein.
Selain itu, sejumlah kabupaten di Lampung yang telah meningkatkan statusnya menjadi siaga darurat ataupun darurat bencana juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
