Jakarta (Lampost.co) – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD absen saat penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu, 24 April 2024. Hal itu mengindikasikan PDIP siap menjadi oposisi.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengungkapkan absennya Ganjar-Mahfud itu menjadi indikasi pilihan politik PDIP untuk oposisi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Absennya Ganjar-Mahfud itu tampaknya ada pemicunya. Sikap politik PDIP masih berusaha melakukan gugatan lanjutan melalui PTUN. Hal itu karena kesalahan KPU yang mengabaikan legal-prosedural dalam penetapan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo,” kata Khoirul.
Oleh sebab itu, Khoirul menilai jika Ganjar-Mahfud datang ke KPU, keduanya akan dianggap mendahului atau “kemajon”. Maka, akan berhadap-hadapan dengan sikap politik PDIP. Indikasi PDIP memilih peran sebagai oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran itu menguat karena ada dua hal lainnya .
Pertama, Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI juga absen. Kedua, munculnya informasi spekulatif dari elite PDIP Komarudin Watubun yang menyatakan adanya pemberhentian status keanggotaan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dari PDIP.
Adapun kehadiran capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di KPU memberikan indikasi politik yang positif bagi persatuan. Hal itu untuk menghadirkan kesejukan bagi dinamika politik nasional ke depan.
“Terlebih lagi, santer beredar informasi bahwa pintu terbuka lebar supaya NasDem dan PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” ujarnya.
