Jakarta (Lampost.co): PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan mengotot menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan soal sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres 2024).
“Ada dua hal (yang membuat PDIP mengotot),” kata Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di lokasi, Kamis, 2 Mei 2024.
Gayus mengatakan alasan pertama, yakni ingin menelusuri proses dan rangkaian Pemilu 2024. Sedangkan alasan kedua adalah hendak mencari tahu aneka kesalahan dan pelanggaran dalam pesta demokrasi.
“Putusan MK final dan kami menghormati itu,” papar dia.
Meski begitu, Gayus yakin proses hukum soal pemilihan umum (pemilu) tidak berhenti di MK. Sehingga PDIP menggugat KPU ke PTUN meski sudah ada putusan MK.
Sebelumnya, PDIP tetap meneruskan gugatan terhadap KPU di PTUN. Meskipun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan soal sengketa Pilpres 2024.
PDIP sebagai partai pengusung utama Ganjar-Mahfud menganggap hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral. Untuk itu, PDIP menempuh jalur lain yaitu menggunakan ruang hukum melalui PTUN.
“PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga Konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, usai menggelar rapat koordinasi nasional di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, 22 April 2024.
Sebelumnya, KPU menyatakan telah menyiapkan jawaban untuk menghadapi sidang perdana gugatan PDI Perjuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Rencananya, sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan akan terlaksana 2 Mei 2024 pukul 10.00 WIB.
.
Komisioner KPU Idham Holik menuturkan persiapan persidangan sengketa proses PTUN sama seperti persidangan pada umumnya. “KPU mempersiapkan jawaban atas apa yang tersengketakan tersebut,” kata Idham kepada Media Indonesia (Grup Lampost.co), Minggu, 28 April 2024.
