Bandar Lampung (Lampost.co) — Agen perbankan menjadi bisnis yang menggiurkan saat ini. Pasalnya, masyarakat bisa menghasilkan pendapatan dari layanan yang biasanya harus secara resmi melalui bank. Mulai dari tarik tunai, setor tunai, hingga pembayaran cicilan.
Keberadaan pelayanan itu pun kian dekat ke para nasabah. Sebab, agen-agen perbankan tersebar dan menjamur yang cukup dengan membukanya di rumah atau toko kecil pinggir jalan.
Kepala OJK Lampung, Otto Fitriandy, menjelaskan agen bank merupakan bentuk Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).
BACA JUGA: Ini Penyebab Maraknya Kasus Perampokan yang Menyasar Agen BRILink
Program dari OJK tersebut menyediakan layanan perbankan atau keuangan lewat kerja sama dengan pihak lain (agen bank). Pelayanan itu dengan dukungan penggunaan sarana dan teknologi informasi bank.
Menurut dia, agen-agen perbankan di Lampung kian menjamur. Hal itu terlihat dengan adanya 50.229 agen laku pandai yang tersebar pada 2.601 desa dari 2.654 desa di Bumi Ruwa Jurai hingga Maret 2024.
“Jumlah agen Laku Pandai itu saat ini memiliki 818.381 nasabah dengan total outstanding mencapai Rp57, 3 miliar,” kata Otto, saat Media Update Kinerja Industri Jasa Keuangan Provinsi Lampung periode Triwulan I 2024.
Hal itu tentunya turut menyumbang percepatan inklusi keuangan di Lampung. Terlebih, saat ini juga terdapat 16 desa inklusi keuangan di empat kabupaten.
Desa-desa itu turut melayani transaksi keuangan di bidang perbankan melalui Agen Laku Pandai dan transaksi pasar modal melalui gerai investasi Desa maupun komunitas investor desa.
Lalu ada 227 desa memiliki Agen BUMDes yang terintegrasi dengan E-Samsat dan 828 desa yang memiliki agen BUMDes. Kemudian, Desa Nabung Saham sebagai salah satu bagian dari program inisiatif TPAKD Lampung.
Layanan itu saat ini terdapat 341 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi Rp1,01 miliar per bulan,” ujar dia.
Optimalisasi KUR
Dari sisi kredit usaha rakyat (KUR) saat ini perlu ada optimalisasi. Pasalnya, capaian penyaluran KUR pada 2023 tercatat hanya Rp8,45 triliun atau 74,35% dari kuota yang pemerintah berikan. Nilai itu lebih rendah dari pada 2022 yang mencapai 106,11 persen.
Sementara kuota KUR dari pemerintah untuk Lampung pada 2024 adalah Rp11,18 triliun. Penyaluran pembiayaan tersebut melalui 10 bank penyalur. “Rendahnya capaian tahun lalu itu karena terkendala perubahan persyaratan pihak yang berhak mendapatkan KUR agar tepat sasaran dan penerbitan petunjuk teknis,” kata dia.
Selain itu, pihaknya juga mencatat penyaluran KUR dalam program Kartu Petani Berjaya (KPB) sejak awal penyaluran sampai kuartal I 2024 mencapai Rp2,59 triliun dengan jumlah 63.325 debitur. Total pengguna aktif e-KPB di Lampung terdapat 837.702 pengguna.
“Sedangkan realisasi asuransi usaha tani padi (AUTP) dalam program KPB mencapai 46.119 hektare. Jumlah itu dari polis terbit 74.558 petani dengan premi Rp4,46 miliar,” kata dia.
