Jakarta (Lampost.co)– Pungutan liar (pungli) kerap terjadi pada proses bongkar-muat maupun pengiriman barang di pelabuhan.
Ternyata, sistem digitalisasi belum bisa menghilangkan praktik kotor itu.
“Kalau ada yang nanya, masih ada pungli enggak? Ya masih. Namanya sistem manusia yang bikin,” kata Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Pahala menjelaskan pungli terjadi karena tidak adanya sikap berintegritas. Para oknum itu bakal mencari celah korupsi meski pemerintah sudah mencoba menutup celahnya pakai cara paling mutakhir.
“Pemerintah dan penegak hukum enggak bisa kontrol sepenuhnya,” ucap Pahala.
Meski begitu, sistem digitalisasi masih dinilai efektif untuk mencegah pungli di pelabuhan.
Stranas PK menyebut ada penurunan biaya ilegal atas pengiriman logistik di Indonesia berdasarkan hasil survei bank dunia.
Menurut Pahala, sistem digitalisasi memaksa seluruh pegawai di sektor pelabuhan untuk mematuhi peraturan.
Stranas PK masih meyakini peranti saat ini bisa membuat pengiriman logistik di Indonesia membaik.
“Mau ikut sistem mau patuh. Ia ngerasain sendiri kok kalau dia bilang 12 sampai 13 persen kali saja dengan biaya logistik Indonesia lihat aja indeks logistik kita kayak apa. Kalau dia membaik artinya efisiensi itu terjadi,” tutur Pahala.
