Bandar Lampung (Lampost.co)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong kolaborasi aktif lintas sektor untuk menciptakan sistem jaminan sosial kesehatan yang lebih baik dan inklusif.
Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan. Maupun komunitas kesehatan dan sosial penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, saya yakin kita bisa mencapai visi bersama. Guna memberi perlindungan kesehatan yang setara bagi tiap warga negara,” ujarnya, Kamis, 18 Juli 2024.
Pemprov Lampung Sudah Salurkan 100% Anggaran Pilkada
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu melalui penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan yang merupakan program strategis nasional.
Fahrizal menyebut, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Lampung per 1 Juli 2024 mencapai 8.911.770 jiwa. Atau setara 99,46 persen dengan tingkat keaktifan peserta 67,85 persen.
“Kami juga selalu bersedia membantu pemerintah kabupaten/kota untuk mendaftarkan penduduknya agar bisa mencapai Universal Health Coverage,” kata dia.
Pemprov Lampung berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan program JKN yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi dalam penganggaran dan pembayaran iuran JKN setiap tahunnya.
“Adanya instruksi presiden nomor 1 Tahun 2022 mendorong Pemda memberi perlindungan jaminan sosial kesehatan kepada sejumlah kelompok. Seperti pekerja penerima upah, penyelenggara negara, pegawai pemerintah non-ASN, anggota dewan direksi, dan karyawan BUMD. Termasuk Kepala Desa, perangkat desa, dan penerima iuran,” pungkasnya.
