Bandar Lampung (Lampost.co) — Tertundanya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN)., sangat mungkin karena pembangunan IKN belum tuntas 100 persen. Hal tersebut tersampaikan oleh Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.
.
Apabila, Presiden Joko Widodo memaksakan diri untuk menerbitkan Keppres akan dinilai sebagai keputusan yang ceroboh. Sebab, gedung-gedung penting seperti gedung DPR dan MPR RI yang belum ada serta infrastruktur lain belum tuntas.
.
“Kalau istana presiden memang sudah ada. Tetapi gedung DPR MPR-nya? Kan belum ada. Jadi belum terbit Keppres itu karena persoalan salah satunya pelantikan presiden yang memang aneh kalau di IKN. Sehingga memang harusnya tetap di Jakarta. Gedung MPR dan DPR adanya di Jakarta, bukan di IKN. Karena belum jadi di sana,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Kamis, 1 Agustus 2024.
.
.
Sebelumnya, Mensesneg Pratikno mengatakan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota. dari Jakarta menuju IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum bisa untuk terbit saat ini. Ia mengungkapkan ada sejumlah pertimbangan yang membuat Keppres itu terpaksa tertunda. Salah satunya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
.
“Belum, belum (Keppres IKN diteken). Jadi keppres untuk pemilihan Ibu Kota Negara itu kan banyak variabel yang harus kita hitung. Jadi salah satunya tentu saja adalah pelantikan presiden,” katanya.
.
“Pelantikan presiden itu kan harus dilaksanakan di ibu kota negara. Jadi kalau ada keppres pemindahan berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru,” tambah Pratikno.
