Bandar Lampung (Lampost.co) – Stakeholder kepemiluan Provinsi Lampung melaksanakan apel 3 Pilar Kamtibmas Provinsi Lampung dan Mitra Kamtibmas Polda Lampung. Kegiatan itu dalam rangka Pilkada Damai Tahun 2024 pada Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Kamis, 3 Oktober 2024. Hal tersebut untuk menjaga stabilitas dan persatuan di tengah keberagaman dalam pesta demokrasi.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mengajak seluruh elemen masyarakat. Khususnya pasangan calon (paslon) hingga pendukung kepala daerah menjaga dan menghormati pendapat serta pilihan pada pilkada serentak 2024. Sikap tersebut untuk mengantisipasi dan menghindari perpecahan serta gesekan masyarakat, terutama pendukung pasangan calon.
“Elemen pendukung pilkada yang sejuk dan damai, baik dari penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, para pasangan calon. Hingga unsur pendukung untuk dapat memastikan saling menjaga, menghormati masing-masing pilihan,” ujarnya.
Kemudian ia mengatakan tiga pilar meliputi Bintara Pembina Desa (Babinsa). Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan lurah. Mereka memiliki peranan penting dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pilkada pada tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Selanjutnya peranan tersebut tetap harus ditunjang kerjasama pihak terkait lainnya. Termasuk peran aktif masyarakat guna mendukung kelancaran dan kondusifitas pesta demokrasi kedepan. “Untuk itu, mari kita jaga penyelenggaraan pilkada ini. Dengan aman dan tertib, saling bersinergi dan berkolaborasi menjaga wilayah tetap damai,” ajaknya.
Netral
Kemudian Helmy juga memastikan TNI/Polri bakal berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan untuk bersikap netral. Sehingga cita-cita bersama tersebut terlaksana dengan baik. “Kami pastikan TNI/Polri menjaga netralitas secara optimal. Serta menghindari konflik kepentingan masa pilkada,” tegasnya.
Lalu Helmy mengingatkan, pelaksanaan pilkada serentak 2024 tidak luput dari sederet tantangan. Selain karena terselenggara bersamaan pada kabupaten/kota. Tetapi juga berhadapan dengan residu pemilu pada Februari 2024 kemarin.
Kemudian tantangan lainnya ialah kondisi letak geografis dan ancaman bencana alam, kompleksitas pengelolaan logistik, serta adanya irisan pelaksanaan pilkada dengan momentum pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.
“Dari tantangan-tantangan ini. Bukan tidak mungkin pilkada bisa memunculkan serangan siber, hoaks, politisasi isu sara, dan politik identitas. Ancaman-ancaman ini harus kita waspada bersama kedepannya,” ungkap Helmy.
