Kalianda (Lampost.co) — Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, kembali dilaksanakan di Aula Krakatau, Selasa, 9 Oktober 2024.
Asisten Ekobang Setkab Lampung Selatan Dulkahar, menyatakan FGD penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD memastikan arah pembangunan Lamsel selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Pembangunan mengedepankan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
“Perubahan iklim saat ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan. Perubahan ini berdampak pada berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran, yang tentu saja mempengaruhi kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, dalam setiap kebijakan pembangunan perlu memastikan aspek keberlanjutan selalu menjadi perhatian utama. Tujuannya menyamakan persepsi serta meng-update informasi terkait peraturan terbaru dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
“Dengan kesesuaian proses dan tahapan penyusunan KLHS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita dapat memastikan dokumen ini menjadi landasan yang kuat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah,” katanya, membacakan sambutan Plt Bupati Lamsel Pandu Kesuma.
Ia berharap, FGD dapat menyusun alternatif skenario dan rekomendasi yang relevan untuk menjawab berbagai isu dan tantangan pembangunan. Khususnya, terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Lampung Selatan.
“Dengan adanya KLHS yang komprehensif dan berkualitas, rencana pembangunan akan lebih terarah, inklusif, serta responsif terhadap tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yudhius Irza, mengatakan penyusunan dokumen KLHS RPJMD ini sangat penting.
Sebab, akan menjadi pemangku kepentingan yang harus dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi terhadap rencana pembangunan program daerah.
“Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari uji publik I penjaringan isu pembangunan berkelanjutan. FGD I analis dan penyepakatan isu PB paling strategis dan uji publik II, perumusan alternatif skenario pencapaian TBP dan rekomendasi),” ujarnya.
FGD kali ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait adanya peraturan terbaru terkait penyusunan KLHS.
“Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/411/V.10/HK/ 2024 tentang penetapan petunjuk teknis penysunan dan petunjuk teknis validasi kajian lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,” katanya.
