Jakarta (Lampost.co)— Peneliti Sosial dari The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Dewi Rahmawati Nur Aulia, menekankan pentingnya mempertimbangkan mekanisme pembiayaan serta data terbaru penerima manfaat dalam menyusun program pendidikan gratis.
Menurutnya, para calon kepala daerah di Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ) 2024 perlu merancang kebijakan ini secara realistis sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
Dewi menjelaskan bahwa meskipun pendidikan gratis bisa diwujudkan pemerintah, terdapat beberapa aspek yang perlu memperhatikan. Seperti mekanisme pendanaan dan sasaran penerima manfaat berdasarkan data terbaru.
Ia juga menekankan perlunya kesiapan dari lembaga pendidikan terkait, terutama terkait sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang mendukung kualitas pendidikan yang menyelenggarakan.
Pendidikan yang berkualitas, menurut Dewi, berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup. Membuka peluang yang lebih luas, dan membentuk generasi yang memiliki pengetahuan dan daya saing tinggi.
Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah krusial, mencakup aspek-aspek seperti penyediaan infrastruktur dan pengembangan kurikulum yang relevan.
Selain pemerintah, Dewi juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mendukung proses belajar anak serta peran masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas pendidikan seharusnya memikulnya bersama. Melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, masyarakat, sektor swasta, dan seluruh pihak terkait.
