Jakarta (Lampost.co) — Kelas menengah di Indonesia sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, kini menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Berdasarkan data terbaru Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah penduduk kelas menengah Indonesia pada 2024 tercatat 47,85 juta jiwa. Angka itu menurun dari 48,27 juta jiwa pada 2023 dan penurunan signifikan 57,33 juta jiwa pada 2019.
Penurunan jumlah kelas menengah itu juga terlihat dari proporsinya dalam struktur penduduk Indonesia. Proporsi kelas menengah hanya mencapai 17,44 persen pada 2023, jauh lebih rendah 21,45 persen pada 2019.
Tren itu mencerminkan tantangan daya tahan kelas menengah menghadapi berbagai tekanan ekonomi, termasuk inflasi, naiknya biaya hidup, dan dampak ketidakpastian global.
Menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penghasilan kelas menengah Indonesia pada 2024 berada di rentang Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan.
Rata-rata pengeluaran kelas menengah tercatat sekitar Rp3,35 juta per bulan, meningkat 142 persen dari Rp2,36 juta per bulan pada 2019.
Meski penghasilan dan pengeluaran meningkat, sisa gaji milik kelas menengah masih jauh lebih kecil daripada kelas atas. Rata-rata sisa gaji kelas menengah pada 2021 hanya Rp435.888 per bulan. Sedangkan, kelas atas memiliki sisa gaji Rp1,59 juta per bulan atau 3,64 kali lebih besar.
Kesenjangan Ekonomi Kian Terasa
Kesenjangan yang signifikan itu mempersulit kelas menengah untuk menabung atau berinvestasi. Data menunjukkan hanya 20,7 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk kategori kelas menengah atau sekitar 38,5 juta orang yang mampu naik kelas menuju golongan kaya.
Sebaliknya, kelas menengah menjadi rentan turun kasta akibat guncangan ekonomi. Ketidakmampuan menabung dan alokasi pendapatan yang habis untuk kebutuhan primer menjadi alasan utama sulitnya mempertahankan kestabilan keuangan kelompok tersebut.
Kondisi itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi yang melindungi kelas menengah. Jika tidak ada langkah strategis membuat ancaman penurunan kelas ekonomi dapat berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial secara nasional.
Langkah konkret seperti peningkatan akses pendidikan, perlindungan sosial, dan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kelas menengah dapat menjadi solusi untuk memperkuat daya tahan kelompok ini.
Dukungan pemerintah juga mampu mendorong lebih banyak individu dalam kelompok tersebut naik kelas ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi.
