Pesisir Barat (Lampost.co) — Penampakan Gedung Kantor PKK Kabupaten Pesisir Barat menjadi sorotan masyarakat hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa, 21 Januari 2025.
Penelusuran Lampost.co di LPSE Pesisir Barat, Kantor PKK tersebut menghabiskan dana APBD sebesar Rp11,5 miliar dalam dua tahap pembangunan.
Tahap pertama Rp8,6 miliar dan tahap kedua Rp2,9 miliar, pengerjaan oleh CV. Ratu Kaia. Gedung tersebut bernuansa warna putih dengan ornamen kuning layaknya rumah adat Lampung.
Pengerjaan proyek tahun 2024 itu belum selesai sampai saat ini. Terlihat para tukang bangunan bekerja seperti biasa.
Besi-besi penyangga terlihat sudah mulai karatan, di lantai dua ada beberapa tukang sedang bekerja.
“Baru dua bulan kami kerja di sini,” kata salah satu tukang yang sedang bekerja.
Keberadaan Gedung PKK Kabupaten Pesisir Barat itu juga mendapat sorotan dari DPRD setempat. Wakil ketua II dan anggota melakukan sidak beberapa hari lalu.
Mereka kaget melihat anggaran belasan miliar yang menguras dana APBD belum selesai. Wakil Ketua II DPRD Pesisir Barat Muhammad Amin Basri mengatakan berdasar sidak, pihaknya menduga ada bangunan tidak sesuai spesifikasi.
“Ada yang sudah bocor-bocor, dan karatan. Tangganya juga hanya begitu. Kami menduga tidak sesuai harapan kita,” katanya.
Usut Tuntas
Atas temuan sidak itu, DPRD Pesisir Barat mendorong penegak hukum mengusut tuntas pengerjaan proyek yang menghabiskan dana belasan miliar.
“Kita sudah melakukan pemanggilan ulang kepada pihak-pihak terkait seperti PU atas temuan beberapa proyek yang tidak sesuai spesifikasi,” katanya.
