Metro (Lampost.co)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna khusus dan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023.
Kegiatan berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Metro dengan dihadiri 21 anggota Dewan, Wali Kota Metro, dan organisasi perangkat daerah (OPD) kota setempat, Rabu, 16 November 2022.
Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Muamar Gaddafi Nasution, mengatakan paripurna khusus ini sebelumnya telah dibahas dan disepakati DPRD, komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banang) serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Dalam rapat paripurna khusus ini, merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Maka, kami mohonkan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Fraksi NasDem, Ansori, mengatakan sebagaimana yang diamanatkan di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan.
“Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan dimana penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah didanai APBD,” ujar dia.
Sedangkan, untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah didanai APBN.
“Kebijakan umum APBD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan asumsi yang mendasar nya untuk periode satu tahun. PPAS merupakan dokumen yang memuat langkah konkret dalam mencapai target yang telah disusun melalui tahapan,” katanya.
Dia menambahkan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah dan menentukan prioritas program masing-masing urusan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
“Proses ini merupakan pembahasan, untuk mencapai hasil maksimal dalam pembahasan tahap KUA-PPAS APBD Kota Metro tahun 2023 dan ini telah dilaksanakan beberapa serangkaian,” ujarnya.
“Kami sudah melaksanakan penyampaian KUA-PPAS APBD tahun 2023, kemudian pembahasan KUA-PPAS APBD oleh komisi DPRD dan OPD Kota Metro. Selanjutnya Senin dan Selasa kemarin pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023 oleh Badan Anggaran (Banang), ketua komisi dan para fraksi serta TAPD Kota Metro. Kemudian rapat paripurna khusus saat ini dan penandatanganan KUA-PPAS APBD tahun 2023,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin, mengatakan saat ini telah menyepakati KUA-PPAS tahun 2023.
“Kami telah menyepakati asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun 2023. Kami telah menyepakati pula prioritas program, kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD Kota Metro tahun 2021—2026,” ujar dia.
“Alhamdulillah, alokasi dana transfer tahun 2023 membaik dibandingkan tahun 2022, di mana kami mendapatkan kembali dana insentif daerah sebesar Rp31 miliar, peningkatan dana alokasi umum (DAU) Rp14,9 miliar, dan peningkatan DAK nonfisik sebesar Rp14 miliar,” katanya.
Tentunya selain kenaikan pos-pos dana transfer, terdapat juga penurunan pada pos lainnya, seperti DAK fisik yang mengalami penurunan Rp10,4 miliar dan dana bagi hasil Rp700 juta.
“Namun demikian, secara keseluruhan alokasi dana transfer mengalami kenaikan Rp48,9 miliar,” ujarnya.
