Bandar Lampung (Lampost.co) — Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil Kemenham) Lampung menekankan pentingnya pemahaman hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa. Hal tersebut terangkum dalam Seminar Nasional Demokrasi, HAM, dan Penegakan Hukum di Institut Bakti Nusantara (IBN) pada Kamis, 26 September 2025.
Poin Penting:
-
Pentingnya pemahaman hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa.
-
Perlunya perlindungan hak warga negara di ruang digital.
-
HAM bersifat universal dan melekat pada setiap individu sejak lahir.
Rektor IBN Dr. Fauzi, M.Kom., M.E., Ak., C.A. saat membuka seminar menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan sangat penting dalam mengawal demokrasi dan menjaga tegaknya penegakan hukum berbasis HAM.
“Mahasiswa harus berani bersuara kritis dan tetap santun menyampaikan aspirasi. Demokrasi hanya dapat bertahan jika mendapat dukungan penegakan hukum adil dan perlindungan hak asasi manusia,” ujar Dr. Fauzi.
Baca juga:
Soroti Penegakan Hukum di Era Digital
Seminar menghadirkan narasumber utama Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil Kemenham Lampung, Raden Roro Artati. Ia menyoroti tantangan penegakan hukum di era digital, terutama maraknya ujaran kebencian, disinformasi, hingga pelanggaran privasi di media sosial.
“Penegakan hukum di era digital harus melindungi hak warga negara sekaligus menjaga ketertiban umum. Pemerintah tidak hanya represif, tetapi juga harus mengedukasi masyarakat agar bijak di ruang digital,” ujar Raden Roro Artati.
Ia juga menambahkan konsistensi penegakan hukum akan melindungi setiap orang, menyelesaikan konflik secara adil, serta menjaga nilai demokrasi. “Penegakan hukum yang kuat akan melindungi kebebasan berpendapat sekaligus memastikan hak asasi manusia dihormati,” katanya.
Paparan Dasar HAM
Selain itu, narasumber lainnya, Muharomah Isnaini turut memberikan pemaparan mengenai dasar-dasar hak asasi manusia. Ia menegaskan HAM bersifat universal dan melekat pada setiap individu sejak lahir.
“Pemahaman yang benar tentang hak asasi manusia mencegah salah tafsir antara kebebasan dan pelanggaran hukum. HAM harus menjadi panduan moral sekaligus standar hukum dalam kehidupan bernegara,” ujar Muharomah.
Diskusi Interaktif dan Rekomendasi
Ratusan peserta, terdiri dari mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan organisasi Masyarakat turut hadir dalam seminar nasional tersebut. Diskusi interaktif berlangsung hybrid, baik secara offline maupun online.
Dari diskusi tersebut, muncul sejumlah rekomendasi penting, di antaranya peningkatan literasi hukum di kalangan generasi muda, penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, dan perlunya edukasi digital agar masyarakat memahami batasan kebebasan berpendapat sesuai aturan hukum.
Harapan Institut Bakti Nusantara
Dengan terselenggaranya seminar, Institut Bakti Nusantara Lampung berharap tercipta iklim akademik yang kritis, inklusif, dan peduli terhadap demokrasi serta penghormatan HAM.
Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara kampus, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.
