Gubernur Mirza Ingin Industri Pengolahan Tumbuh di Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengoptimalkan berbagai potensi strategis yang dimiliki Provinsi Lampung.

Hal tersebut tersampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Lampung. Di Ruang Kerja Gubernur, Bandar Lampung, Senin (18/05/2026). “Lampung memiliki kekuatan besar pada sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, dari total luas wilayah Lampung sekitar 3,3 juta hektar, sebanyak 1,8 juta hektare termanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. Dengan komoditas utama berupa padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, dan kakao.

“Lampung ini sangat kaya. Padi kita nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional. Bahkan nanas kita menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” ujar Mirza.

Menurutnya, besarnya potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi industri agar nilai tambah komoditas tidak keluar dalam bentuk bahan mentah.

Saat ini, lanjutnya, sebagian besar hasil komoditas Lampung masih menjualnya dalam bentuk raw material sehingga manfaat ekonomi belum optimal dirasakan di daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mendorong pengembangan kawasan industri dan hilirisasi berbasis sektor pertanian dan perkebunan.

“Kita ingin hilirisasi ada di Lampung. Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” katanya.

Sektor Pariwisata

Selain sektor industri, Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan dan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Lampung. Ia menyebut, saat ini terdapat sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan, mulai dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga pengembangan bioetanol berbasis singkong dan jagung.

Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah menyiapkan kawasan wisata terintegrasi guna meningkatkan lama tinggal wisatawan dan mendorong peningkatan perputaran ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Mirza menekankan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi lintas sektor, termasuk bersama instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Optimalisasi Potensi PAD

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperkuat, terutama dalam optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset idle, penguatan pengawasan pajak. Hingga sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih produktif dan berkelanjutan.

“Kami butuh partner yang bisa membantu bekerja bersama membangun Lampung. Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mirza.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto menyampaikan bahwa kehadiran jajaran Kementerian Keuangan di daerah harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Lampung.

Menurutnya, selain memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah. Kementerian Keuangan juga siap mendukung alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai instrumen pembiayaan negara. Seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan. Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).

“Kami berharap kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan di Lampung benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.