Bandar Lampung (Lampost.co) – Aparat TNI dan Polri melakukan pengamanan ketat di sekitar Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin, 1 September 2025. Penjagaan itu dilakukan menyusul rencana aksi demonstrasi gabungan aliansi masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online.
Pantauan Lampost.co menunjukkan ratusan personel TNI, Polri, dan Satpol PP berjaga di lokasi. Sejumlah kendaraan taktis kepolisian juga disiagakan di depan gedung DPRD Lampung di Jalan Wolter Monginsidi, Telukbetung.
Polisi wanita (Polwan) tampak berjaga di pintu masuk gedung dewan, sementara kawat berduri dipasang mengelilingi kawasan kantor DPRD untuk mencegah potensi kericuhan selama aksi berlangsung.
Massa aksi membawa berbagai tuntutan, di antaranya menolak kebijakan DPR RI terkait kenaikan tunjangan gaji anggota dewan. Selain itu, massa juga menuntut pengesahan UU Perampasan Aset, pemotongan gaji dan tunjangan DPR, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, hingga evaluasi kinerja Polda Lampung.
Copot Menteri
Tuntutan lain yakni memerintahkan Presiden Prabowo untuk mencopot menteri-menteri yang bermasalah, restrukturisasi partai yang kadernya bermasalah di eksekutif maupun legislatif. Serta reformasi total Polri dan pengadilan bagi pelaku pembunuhan Affan Kurniawan.
Massa juga menolak RKUHAP, menolak efisiensi sektor pendidikan dan kesehatan, mendesak pemerintah menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat, serta menuntut pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha.
Dengan pengamanan ketat ini, aparat berharap jalannya aksi dapat berlangsung tertib dan kondusif tanpa mengganggu ketertiban umum. (Atika)
