BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandar Lampung menuntut pemerintah benar-benar berpihak pada petani singkong lokal dengan segera menerbitkan kebijakan pembatasan impor. Mereka menilai komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejauh ini belum lebih dari sekadar wacana.
Ketua PMII Bandar Lampung, Dapid Novian Mastur, menyatakan perjuangan petani dan mahasiswa masih jauh dari selesai. Ia menegaskan bahwa pembahasan tanpa kebijakan konkret hanyalah “omon-omon”.
“Perjuangan belum selesai sebelum kebijakan resmi benar-benar terbit. PMII akan terus mengawal agar pemerintah tidak mengabaikan nasib petani lokal,” ujar Dapid, Minggu (11/5/2025).
Dapid menegaskan bahwa gerakan PMII murni berdasar kajian dan kepedulian terhadap petani, tanpa muatan politik. “Kami bergerak karena data dan analisa. Tidak ada pihak yang bisa mengintervensi sikap kami,” tegasnya.
PMII juga menyoroti peran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, yang disebut sebagai aktor di balik keterpurukan harga singkong. Dapid menyebut kebijakan pembukaan kran impor singkong saat Zulkifli menjabat sebagai Menteri Perdagangan menjadi biang rendahnya harga jual hasil panen petani.
“Impor singkong membuat perusahaan lebih memilih produk luar negeri. Ini jelas merugikan petani lokal. Kami tidak asal menuding, ini hasil kajian internal kami,” katanya.
Atas dasar itu, PMII sempat melontarkan ultimatum untuk menduduki kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) jika Zulkifli Hasan tak menunjukkan sikap tegas terhadap masalah ini. Tekanan itu muncul menyusul lambannya respons terhadap surat resmi Pemprov Lampung yang mendesak pembatasan impor singkong.
Respons baru muncul setelah adanya tekanan tersebut. Kemendag akhirnya menyatakan siap membahas kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Meski begitu, PMII menilai pernyataan tersebut belum cukup kuat untuk menjamin lahirnya kebijakan yang benar-benar melindungi petani lokal. Dapid mengingatkan bahwa proses ini harus terus dikawal.
“Tanpa pengawalan, bisa jadi ini cuma jadi berita lalu dilupakan. PMII akan terus berdiri di barisan depan memperjuangkan hak petani singkong,” tutupnya.
