Bandar Lampung (Lampost.co) – DPR RI menyetujui surat presiden (surpres) terkait pengampunan untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sebelumnya Tom Lembong mendapat vonis 4,5 tahun penjara terkait kasus impor gula.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Adapun, abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana kepada terpidana dengan menghentikan proses hukum yang masih berlangsung.
“Telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor. R43/pres/072025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.
Kemudian Dasco mengatakan persetujuan abolisi dan amnesti itu berdasarkan hasil dalam rapat konsultasi pemerintah bersama DPR. Rapat terhadiri pimpinan DPR, pimpinan fraksi, komisi, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
“Lakukan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat presiden RI kepada DPR RI. Untuk meminta pertimbangan dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi,” kata Dasco.
Apa Itu Abolisi?
Abolisi adalah bentuk pengampunan hukum yang terkeluarkan oleh Presiden. Dengan abolisi, seluruh tindak pidana yang sedang berlangsung atau dalam proses pengadilan terhentikan. Dengan demikian, seseorang tidak lagi menghadapi tuntutan pidana maupun vonis atas kasus yang sedang berjalan
Sementara dalam kasus Tom Lembong, abolisi berarti tuntutan dan proses hukum. Mulai penyidikan, penuntutan, sampai vonis pengadilan, terhapus dan tidak lagi berlaku.
Kemudian dengan abolisi, negara memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap seseorang atas suatu tindak pidana. Berbeda dengan grasi yang merupakan pengurangan hukuman. Abolisi menghentikan seluruh proses sebelum putusan final atau eksekusi terlaksanakan.
Dasar Hukum Abolisi.
1. UUD 1945 Pasal 14 Ayat (2): “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
2. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
3. Kewenangan Presiden: Presiden berhak mengusulkan abolisi, namun harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Surat Presiden
.
