Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung memperketat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang prediksinya meningkat pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, menegaskan bahwa pihaknya telah lebih dulu menggelar apel siaga. Serta berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk menghadapi cuaca ekstrem.
“Kami sudah melakukan apel siaga dan koordinasi sejak awal. Diperkirakan pada akhir tahun ini curah hujan akan sangat tinggi. Selain hujan, puting beliung, tanah longsor, dan banjir rob masih menjadi bencana yang mendominasi di Provinsi Lampung,” ujar Rudy.
Hingga Oktober 2025, BPBD mencatat kejadian bencana hidrometeorologi di Lampung masih didominasi oleh banjir dan angin kencang.
Data sementara mencatat banjir 114 kejadian, banjir rob 4 kejadian, angin kencang 136 kejadian, tanah longsor 38 kejadian, dan gempa bumi 5 kali terekam.
Menurut Rudy, laporan dari Pusdalops menunjukkan bahwa hampir setiap hari terdapat laporan kejadian banjir maupun puting beliung dari kabupaten/kota. Hal ini menandakan mayoritas wilayah Lampung berada dalam kategori rawan bencana hidrometeorologi.
Untuk mengantisipasi risiko meningkatnya bencana, BPBD meminta seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan siaga 24 jam. Posko siaga bencana di daerah juga kembali diaktifkan guna mempercepat respon terhadap laporan masyarakat.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Informasi kewaspadaan sudah kami sampaikan. Posko-posko daerah telah diaktifkan kembali untuk memastikan respon cepat bila terjadi bencana,” jelas Rudy.
Buffer Stock
Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Lampung juga tengah mengupayakan penambahan buffer stock logistik. Permohonan dukungan tersebut telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Provinsi Lampung sudah menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi. Suratnya sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Dengan status ini, kami bisa segera berkoordinasi dengan BNPB terkait dukungan logistik dan peralatan,” kata Rudy.
Rudy menjelaskan bahwa status siaga darurat hidrometeorologi di Lampung sudah diperpanjang sejak Oktober dan berlaku hingga enam bulan ke depan.
Status ini tidak hanya mengantisipasi bencana basah seperti banjir, tetapi juga potensi hidrometeorologi kering seperti kekeringan.
“Status siaga ini kami tetapkan hampir sepanjang tahun. Dengan masa berlaku enam bulan, kami memiliki payung hukum untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah pusat ketika terjadi kondisi darurat,” ujarnya.
BPBD menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana yang prediksinya terjadi lebih sering di akhir tahun.
Masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dan meningkatkan kewaspadaan. Terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir, longsor, dan angin kencang.
