Jakarta (Lampost.co) — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan 1.093 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang September 2025. Data tersebut termuat dalam laporan resmi bertajuk Tenaga Kerja Ter-PHK September 2025 yang rilis melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan.
Laporan itu menyebutkan, Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pekerja yang terkena PHK paling banyak. Tercatat 229 orang kehilangan pekerjaan di wilayah tersebut atau sekitar 20,95 persen dari total nasional.
“Pada September 2025 terdapat 1.093 tenaga kerja yang ter-PHK. Provinsi dengan jumlah PHK tertinggi adalah Jawa Barat,” tulis laporan tersebut dikutip Kamis (30/10).
Setelah Jawa Barat, posisi kedua adalah Kalimantan Utara dengan 187 pekerja terkena PHK, lalu Jawa Timur 141 orang, Sumatera Selatan 101 orang, Kalimantan Selatan 52 orang, dan Banten 48 orang.
Fenomena PHK itu menambah kekhawatiran publik atas kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data Kemnaker, sepanjang 2024 tercatat 77.965 orang di-PHK. Jumlah itu meningkat 20,21 persen daripada tahun sebelumnya yang mencapai 64.855 orang.
Lonjakan angka PHK tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Maret lalu menegaskan komitmennya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Ia menargetkan pembukaan 2,9 juta lapangan kerja baru guna mengatasi dampak PHK di berbagai sektor.
Bentuk Satgas Pencegahan PHK
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga itu akan memiliki fungsi strategis dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja sekaligus mencegah gelombang PHK.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan DKBN akan memiliki kedudukan setara dengan kementerian. Dewan tersebut juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK.
“Presiden akan segera mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang akan memiliki Satgas khusus untuk mencegah PHK,” ujar Andi Gani.
Kemnaker juga berupaya memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi dan program peningkatan keterampilan digital. Langkah itu dapat membantu pekerja yang terdampak PHK agar dapat kembali terserap di pasar kerja.
Berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap angka PHK dapat tertekan secara bertahap. Sekaligus mempercepat pemulihan sektor tenaga kerja yang terdampak fluktuasi ekonomi global.
