Washington DC (Lampost.co)–Pemerintah Amerika Serikat resmi menerapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, mulai hari ini, Rabu , 9 April 2025. Kebijakan ini berlaku mulai pukul 00.00 waktu setempat atau sekitar pukul 11.00 WIB.
Melansir CNBC International, Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick menyebut pemerintahan Presiden Donald Trump akan tetap konsisten menerapkan tarif timbal balik meskipun menghadapi tekanan di pasar saham global.
Tarif resiprokal atau tarif bea masuk yang berlaku bagi lebih dari 180 negara ini Trump ambil sebagai langkah Liberation Day. Strategi besar untuk membebaskan ekonomi Amerika dari ketergantungan pada impor. Trump ingin melindungi industri domestik Amerika Serikat terhadap serbuan produk murah dari luar negeri.
Tarif Baru: AS Kenakan Bea Impor Hingga 54%
Presiden Trump sebelumnya telah menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk semua produk impor ke AS. Namun, beberapa negara mendapat tarif lebih tinggi, Indonesia 32%, China 34%, Uni Eropa 20%, Korea Selatan 25%, Jepang 24%, Taiwan 32%.
Secara khusus, tarif berlapis juga diberlakukan terhadap produk dari China, yang kini dikenai tarif gabungan hingga 54%.
Negara-negara yang dianggap menjalankan praktik dagang tidak adil seperti India, Vietnam, dan Uni Eropa, juga dikenakan tarif tambahan sekitar setengah dari tarif yang mereka bebankan terhadap barang-barang AS.
Respons Negara-Negara Dunia: Retaliasi dan Negosiasi
China langsung merespons dengan menerapkan tarif balasan 34% atas produk AS serta memberlakukan pembatasan ekspor terhadap 16 perusahaan AS dan tujuh jenis mineral tanah jarang strategis, seperti samarium, gadolinium, dan terbium.
Trump kemudian mengancam akan menaikkan tarif tambahan hingga 50% jika China tidak mencabut kebijakan balasannya. Jika terjadi, total tarif impor AS atas produk China bisa mencapai 104%.
Sementara itu, Uni Eropa telah menyiapkan tarif balasan sebesar 25% terhadap produk-produk asal AS. Menurut Kepala Urusan Perdagangan UE, Maros Sefcovic, langkah ini adalah upaya menjaga keseimbangan tanpa memperburuk situasi global yang sudah menegang.
Singapura membentuk gugus tugas nasional untuk melindungi ekonomi domestik, sementara Vietnam memilih jalur diplomatik dengan meminta penundaan tarif selama 45 hari dan menyatakan akan membeli lebih banyak produk AS, termasuk di bidang pertahanan dan teknologi.
Indonesia Pilih Jalur Diplomasi
Indonesia sendiri memilih tidak melakukan pembalasan tarif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Indonesia tetap memilih jalur negosiasi.
Tiga poin utama yang akan Indonesia ajukan dalam negosiasi antara lain:
-
Relaksasi kewajiban TKDN untuk produk-produk informasi dan teknologi dari AS.
-
Evaluasi kebijakan larangan terbatas (lartas) dan percepatan sertifikasi halal.
-
Impor produk AS seperti agrikultur (kedelai, gandum), produk engineering, serta energi seperti LPG dan LNG.
Airlangga menegaskan bahwa impor tersebut hanya merupakan realokasi, bukan penambahan anggaran, dan pemerintah akan memberikan insentif fiskal maupun non-fiskal untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia.
