Bandar Lampung (Lampost.co)– Pengamat Ekonomi dari Universitas Lampung, Marselina Djayasinga mengharapkan Pemerintah Provinsi Lampung bisa memberikan pendampingan bagi pengangguran yang ada di Provinsi Lampung.
Hal tersebut melihat maraknya penawaran kerja ke luar negeri yang tidak berlisensi atau ilegal. Di mana hal tersebut akan menjuru ke hal negatif seperti penjualan orang atau human trafficking.
Baca juga: Sempitnya Lapangan Kerja Picu 36.501 Warga Lampung Jadi Pekerja Migran
“Jadi kalau lihat kondisi sekarang, kondisi ekonomi dan banyaknya perdagangan human trafficking yang kadang mengatasnamakan kerja dengan gaji besar. Ini jadi perhatian yang cukup serius,” kata dia kepada Lampost.co, Kamis, 21 November 2024.
Menurutnya, saat ini Indonesia mengalami surplus tenaga kerja. Yang mana banyak menjadi kesempatan sejumlah oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal buruk (seperti tindak pidana perdagangan orang). “Sehingga hal tersebut harus adanya pengawasan dan perlu diwaspadai,” ujarnya.
“Ini harus bisa kita cermati. Terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Pemerintah Provinsi Lampung ya. Misal untuk kirim pekerja ke luar negeri ini perlu diperhatikan betul jalurnya legal atau tidak,” katanya.
Ketika ada permintaan besar untuk pengisian tenaga kerja keluar negeri, menurutnya, dalam hal ini pemerintah harus menaruh curiga. “Karena ekonomi ini kan lagi sulit. Kalau butuh tenaga kerja besar-besaran saya rasa belum ada ya. Tak hanya di Indonesia tapi global,” kata dia.
Maksimalkan Pelatihan Kerja
Marselina menambahkan pemerintah harus memperketat imigrasi untuk pemberangkatan tenaga kerja. “Harus ada pengetatan untuk pemberangkatan tenaga kerja ini. Baik dari segala lini. Apalagi kalau yang berangkat naik kapal, tidak terdeteksi. Kita jangan nyerah, kita lakukan upaya pencegahan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi. “Kita harus berikan keterampilan kerja. Jadi mereka ini mendapat pelatihan. Pekerja ini kurang pengetahuan banyaknya dari desa. Harus kita beri pendidikan, di kantong kemiskinan khususnya,” katanya.
Menurut dia juga, Balai Latihan Kerja (BLK) bersama Dinas Tenaga Kerja harus memberikan pelatihan kerja dengan baik dan maksimal. Yakni dengan melihat dulu peluang dan pangsa pasar kebutuhan dunia kerja.
“Misalnya penjahit, mekanik di bengkel, masak, salon, dan lainlain. Kita harus lihat pasar kerja yang industri butuhkan,” jelasnya.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
