Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung memperkuat instrumen survei dan manajemen lapangan. Hal itu untuk meningkatkan akurasi hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap II tahun 2025.
Langkah tersebut menjadi bahasan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Survei Monev MBG di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Senin, 27 Oktober 2025.
Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengatakan Rakorda menjadi forum strategis untuk menajamkan instrumen sekaligus mensinergikan pelaksanaan survei di lapangan.
“Peran BPS sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program melalui data yang independen, mencakup dimensi ekonomi, sosial, hingga kualitas pelaksanaan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, hasil sementara Survei Monev Tahap I secara nasional menunjukkan potensi besar program MBG sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Dari hasil tersebut, nilai kontrak program tercatat mencapai Rp2,65 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 53.776 orang melalui Sentra Produksi dan Pengolahan Gizi (SPPG).
Menurutnya, angka itu menunjukkan kebijakan MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak. Namun, turut memberi efek ekonomi yang signifikan bagi sektor produksi dan distribusi bahan pangan lokal.
Dia menambahkan, Rakorda juga menjadi wadah untuk mengintegrasikan temuan dan masukan dari berbagai instansi terkait. Sehingga, pelaksanaan survei tahap II lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil.
“BPS Lampung akan melakukan penyempurnaan menyeluruh terhadap instrumen dan manajemen lapangan survei tahap II,” kata dia.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat validitas data menjadi dasar perumusan kebijakan.
Pihaknya berkomitmen untuk mendorong setiap rupiah anggaran negara berdampak nyata bagi peningkatan gizi, kesehatan, dan pendidikan di Lampung.
“Rakorda ini wujud nyata sinergi dan kolaborasi BPS dengan seluruh pihak. Tujuannya agar survei pada November mendatang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret berbasis data akurat,” ujarnya.
