Jakarta (lampost.co)–Ada enam strategi Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) menjaga industri dari tarif resiprokal AS 32 persen terhadap produk Indonesia.
Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman menyatakan langkah tersebut yakni melakukan negosiasi diplomatik, dan menganalisa dampak menyeluruh.
Kemudian, membuat kebijakan pendukung, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat hilirisasi sektor agrobisnis, juga substitusi impor bahan baku.
Selanjutnya, mempertahankan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan memperluas diversifikasi pasar ekspor industri mamin.
Adhi menuturkan, dalam melakukan negosiasi diplomatik, Pemerintah Indonesia harus menekankan bahwa kedua negara saling membutuhkan dan melengkapi dalam pemajuan industri.
“AS merupakan pasar ekspor prioritas untuk beberapa produk unggulan makanan dan minuman dari Indonesia. Seperti produk kopi, kelapa, kakao, minyak sawit, lemak nabati, produk perikanan dan turunannya. Di sisi lain, industri makanan dan minuman Indonesia mengimpor berbagai bahan baku industri dari Amerika. Beberapa di antaranya gandum, kedelai dan susu,” ujarnya.
Hambatan Perdagangan
Hambatan perdagangan AS turut memberikan dampak negatif terhadap industri mamin dalam negeri. Seperti kenaikan biaya produksi, penurunan kuantitas ekspor, serta berpotensi mengancam tenaga kerja.
Pihaknya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan ini. Serta memastikan keberlanjutan industri makanan dan minuman Indonesia.
Presiden AS Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia. Termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.
Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.
Sekitar 60 negara kena tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.
Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS.
Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.
