Jakarta (Lampost.co) — Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Ini sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.
Pengumuman itu tersampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang tergelar pada Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025. Pidato Presiden Prabowo ini disambut antusias oleh para pimpinan serikat buruh. Termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Presiden Prabowo kepada ribuan buruh yang hadir.
Kemudian Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan. Badan ini akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.
Selanjutnya, Dewan ini, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden. Terlebih terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang tidak berpihak kepada pekerja.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh.
Lalu ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut. Dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.
“Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujar Presiden.
Sementara langkah-langkah lain yang juga ia umumkan. Termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Ini untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan.
Kemudian Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh. “Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.
