Bandar Lampung (Lampost.co) — Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Lampung memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. Hal itu dalam mencegah distribusi gabah ke luar daerah.
Pengurus Perpadi Lampung, Haris Dianto, menyatakan pemerintah memutarbalikkan kendaraan pengangkut gabah di pintu keluar provinsi. Langkah itu terbilang tepat untuk melindungi kepentingan petani dan menjaga pasokan beras di Lampung.
“Kalau putar balik itu penegakan perda. Perpadi hanya bisa mendukung saja,” ujar Haris, Senin, 15 September 2025.
Menurutnya, arus gabah ke luar daerah dengan harga tinggi berpotensi mendorong kenaikan harga beras di dalam negeri. Kondisi tersebut dapat merugikan konsumen sehingga kebijakan pengendalian distribusi gabah perlu makin kuat.
Ia menambahkan, peran keberadaan penggilingan padi di Lampung sangat strategis. Selain menjaga ketersediaan beras, penggilingan juga berperan menyerap tenaga kerja lokal. Termasuk menghasilkan produk turunan yang memberi manfaat ekonomi bagi daerah.
“Hasil gilingnya bisa bermanfaat di Lampung, proses di Lampung, dan berasnya boleh keluar Lampung. Kalau berasnya bebas ke pasar mana saja, mau keluar negeri pun boleh,” jelasnya.
Haris mengatakan, keterlibatan Perpadi sebagai mitra strategis pemerintah menjadi langkah positif dalam memperkuat sektor pangan di Lampung.
Menurutnya, keberadaan penggilingan padi harus terus mendapatkan perhatian agar tetap mampu mendukung ketahanan pangan nasional.
Adanya kolaborasi pemerintah daerah dan pelaku usaha juga membuat distribusi gabah bisa tetap terkendali. Selain menjaga harga beras agar lebih stabil, kebijakan itu juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat Lampung.
“Penggilingan padi ini menjadi suatu ikon yang memang betul-betul harus bersinergi bersama pemerintah karena memang sangat strategis,” kata dia.
