Bandar Lampung (Lampost.co)–Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Lampung gelar diskusi akhir tahun untuk menguatkan eksistensi KDEKS di tahun 2025. Diskusi berlangsung di Swissball Hotel Lampung, Senin 23 Desember 2024.
“Upaya meningkatkan eksistensi KDEKS tahun 2025 di Provinsi Lampung dengan melakukan langkah-langkah konkrit dan saling berkoordinasi dengan stakeholder terkait,” ujar Direktur Eksekutif KDEKS Lampung, Ardiansyah.
Ia mengatakan berkoordinasi dengan stakeholder dapat meningkatkan eksistensi KDEKS lebih dikenal. Terutama dalam menunjang ekonomi dan keuangan syariah.
“Untuk meningkatkan KDEKS dan program kerja 2025, kami akan berkolaborasi dengan stakeholder yang memiliki program-program seperti Bank Indonesia, Kanwil Kemenag Lampung, OJK, BSI dan lainnya,” terangnya.
Kolaborasi Stakeholder
Menurutnya, berkolaborasi dengan stakeholder yang memiliki program dapat menyelesaikan upaya KDEKS mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah di Lampung. “Sehingga market sharing keuangan dan ekonomi syariah akan lebih tinggi lagi,” paparnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Junanto Herdiawan mengapresiasi KDEKS Lampung dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah.
“Ini adalah sebuah sinergi bagaimana elemen-elemen yang ada di Lampung ini ikut mendorong pengembangan ekonomi syariah,” ungkapnya.
Junanto juga menyampaikan, tantangan kedepan ekonomi khususnya Lampung bisa tumbuh dan bagaimana ekonomi syariah bisa berperan.
“Hari ini pembahasan peran masing-masing, dari Bank Indonesia juga mendukung karena tahun ini kita tuan rumah Festival Ekonomi Syariah Sumatera. Ini salah satu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Hal senada Kepala OJK Lampung Otto Fitriandy katakan bahwa diskusi akhir tahun KDEKS Lampung bermanfaat mensinergikan dan kolaborasi bersama stakeholder.
“Berbicara di Lampung ini bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi keuangan syariah. Maka itu kedepan harapannya dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah,” kata dia.
Dia menambahkan OJK Lampung memiliki program ekosistem pesantren inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari lembaga jasa keuangan, pemda, santri tenaga pengajar, dan pondok pesantren.
“Kita harapkan nanti bisa menciptakan ponpes memiliki kemandirian usaha tapi berbasis keuangan syariah. Lampung memiliki potensi sangat besar untuk program tersebut. Lampung memiliki 3 ribu pesantren, 37 ribu tenaga pengajar, dan hampir 450 ribu siswa-siswi,” ujarnya.
“Ini kalau kita hidupkan ekosistem syariah kedepan akan bisa menjadi masyarakat yang sudah terikat sekali ekonomi syariah. Kita harapkan khusus di Lampung nanti berbagai program berkaitan ekonomi syariah bisa terlaksana,” sambungnya.
