Kesenjangan Literasi Keuangan Perempuan Masih di Bawah Laki-laki

Bandar Lampung (Lampost.co) — Peringatan Hari Kartini menjadi momen refleksi untuk mendorong peningkatan kapasitas perempuan, termasuk dalam hal literasi keuangan.

Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, serta Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Ety Elyati, mengatakan tingkat literasi keuangan perempuan masih lebih rendah dari pada laki-laki.

Berdasarkan data tahun 2025, indeks literasi keuangan perempuan berada di angka 65,58 persen, sedangkan laki-laki mencapai 67,32 persen. Walaupun selisihnya relatif kecil, hal ini tetap menjadi perhatian mengingat perempuan, termasuk ibu rumah tangga, memiliki peran strategis dalam mengatur keuangan.

“Penggunaan produk atau layanan keuangan sudah cukup masif, namun masih ada gap terhadap pemahaman,” ujarnya, Rabu, 22 April 2026.

Baca Juga:

OJK Lampung Pastikan Kesempatan Setara bagi Perempuan di Sektor Jasa Keuangan

Capai 92,74 Persen

Dalam podcast Economic Corner Lampung Post bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Ety menjelaskan tingkat inklusi keuangan telah mencapai 92,74 persen. Artinya sebagian besar masyarakat sudah menggunakan layanan keuangan.

Namun, tanpa dukungan literasi yang memadai, pemahaman masyarakat terhadap produk masih terbatas. Sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan.

Oleh karena itu, OJK Lampung rutin menggelar edukasi yang menyasar komunitas perempuan. Seperti komunitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga komunitas bank sampah.

Pendekatan ini bisa efektif karena perempuan memiliki peran strategis dalam ekonomi rumah tangga.

“Kita juga menyasar kelompok-kelompok tertentu seperti pemberdayaan wanita, ibu-ibu PKK. Kemudian pelaku bank sampah, kemudian juga komunitas pemberdayaan usaha mikro,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ety juga menjelaskan pentingnya masyarakat memahami prinsip legal dan logis sebelum memilih produk keuangan.

Ia mengimbau agar masyarakat memastikan lembaga yang menawarkan produk telah berizin serta mempertimbangkan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

“Masyarakat itu harus berpikir legal dan logis terhadap satu produk. Ketika ada penawaran, cek dulu apakah lembaga jasa keuangan tersebut berizin dan diawasi oleh OJK. Semakin tinggi tingkat literasi kita, kita semakin mampu mengkritisi satu penawaran apakah itu logis atau tidak,” ujarnya.

Melalui berbagai upaya tersebut, OJK Lampung berharap kesenjangan literasi keuangan dapat terus ditekan. Hal ini sejalan dengan semangat emansipasi perempuan yang mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan.

(Intan Tyas/Magang)