Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menegaskan bahwa kunjungan kerja pihaknya ke Provinsi Lampung bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sekaligus melihat langsung kondisi ketenagakerjaan di Lampung.
Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja bersama kementerian dan lembaga terkait.
Felly menjelaskan, Komisi IX ingin mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam pengawasan ketenagakerjaan yang berjalan. Termasuk evaluasi profesionalitas para pengawas tenaga kerja di lapangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal maupun informal. Upaya ini agar seluruh tenaga kerja mendapatkan hak yang sama atas perlindungan negara.
Menurut Felly, peran pengawas ketenagakerjaan sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam memastikan terpenuhinya hak pekerja. Serta menjaga kepastian usaha bagi pemberi kerja.
“Pengawas ketenagakerjaan adalah garda terdepan dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan,” ucapnya dalam pertemuan dengan Pemprov Lampung, Selasa, 25 November 2025.
Baca Juga:
Komisi IX DPR Tegaskan Komitmen untuk Perjuangkan Aspirasi Buruh
Komitmen Kuat
Felly menambahkan, Komisi IX bersama mitra terkait memiliki komitmen kuat untuk terus mendorong peningkatan profesionalitas para pengawas.
“Kami ingin peran pengawas semakin inklusif dalam memastikan pelaksanaan norma kerja dan perlindungan tenaga kerja,” jelasnya.
Felly juga menyoroti tantangan dunia kerja yang semakin kompleks seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya investasi daerah.
Kondisi ini, katanya, menuntut pengawas ketenagakerjaan untuk bekerja lebih profesional, responsif, dan akuntabel.
Komisi IX menilai Lampung sebagai provinsi dengan wilayah luas dan jumlah perusahaan yang terus berkembang. Sehingga membutuhkan dukungan kebijakan nasional yang memadai.
Hal tersebut mencakup penambahan jumlah pengawas, peningkatan kompetensi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
“Kunjungan kerja ini menjadi langkah nyata DPR RI dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor ketenagakerjaan,” ujarnya.
